“Penerapan SPI akan menghasilkan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, setiap kekurangan, setiap ketidaksesuaian, dan setiap kelemahan yang ditemukan harus segera ditangani dengan langkah-langkah konkret, kita tidak boleh membiarkan kesalahan yang sama berulang dari tahun ke tahun,” harap pria berkumis tebal itu.
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, mengapresiasi kerja keras serta profesionalisme yang ditunjukkan Pimpinan dan seluruh jajaran Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, LL.M disela Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dalam rangka Penyampaiaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu 28/05/2025.
“LHP bukan hanya sekadar laporan administratif, tetapi alat strategis untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” aku Gubernur.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya berkomitmen dan memastikan bahwa setiap rekomendasi/temuan ditindaklanjuti dengan cepat, serius dan bertanggung jawab, selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima, sebagai wujud nyata perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan.
Perolehan Opini WTP Pemerintah Provinsi Maluku selama enam kali berturut-turut sejak 2019 hingga 2024 merupakan cerminan dari komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta akan terus mempertahankan opini WTP tersebut.
“Diawal kepemimpinan kami, Opini WTP bukan hanya sekadar prestasi administratif, tetapi juga menjadi fondasi bagi kebijakan keuangan yang lebih baik di masa mendatang,” tandas pria smart itu.
Hal tersebut lanjutnya sesuai dengan fokus utama Sapta Cita Pemerintah Provinsi Maluku, yakni “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel”.
“Inilah ketegasan dan komitmen kami dalam mewujudkan Transformasi menuju Maluku yang maju, Adil dan Sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas ayah tiga anak itu
Sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, Gubernur menyatakan DPRD memiliki peran pengawasan yang penting untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi pemeriksaan BPK dilaksanakan untuk perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.
“Saya mengapresiasi peran DPRD Provinsi Maluku yang telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Pengelolaan APBD, untuk itu sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.
0Terkait hal tersebut, Gubernur menginstruksikan agar Sekda dan Pimpinan OPD untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI) masing-masing.
“Penerapan SPI akan menghasilkan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, setiap kekurangan, setiap ketidaksesuaian, dan setiap kelemahan yang ditemukan harus segera ditangani dengan langkah-langkah konkret, kita tidak boleh membiarkan kesalahan yang sama berulang dari tahun ke tahun,” harap pria berkumis tebal itu.
Pada kesempatan itu dilakukan Penandatanganan Berita Acara yang dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 serta Penyerahan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024, oleh Staf Ahli BPK RI kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku.
Hadir juga pada kesempatan itu Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Slamet Kurniawan, Wakil Gubernur Maluku, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Sekda beserta Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal dan BUMD Provinsi Maluku.(MT-01)
