Ambon,moluccastimes.com-Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda litbang) Kota Ambon mengelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“FKP ini untuk mendapat berbagai usulan, masukan, saran, aspirasi baik dari OPD maupun stakeholder guna menyiapkan mekanisme pembangunan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon menuju pembuatan RKPD,” demikian Pj Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si saat membuka kegiatan dimaksud, Kamis 23/02/2023.
Diungkapkan berbagai usulan, masukan, saran, aspirasi tersebut juga akan menjadi acuan untuk tahun 2024.
“Tahun depan ini merupakan tahun politik yang akan menyita perhatian, termasuk energi dan anggaran yang disiapkan pemerintah guna mengakomodir pengawas Pemilu dan Pemilukada khususnya bagi TNI Polri. Namun itu tidak lalu membuat kita lupa dan fokus pada bidang prioritas diantaranya pariwisata serta ekonomi kreatif yang merupakan konsep jangka panjang,” tandasnya.
Ayah tiga anak itu berharap hasil FKP RKPD bisa mencakup dua hal penting.
“Pertama, menghasilkan hal-hal yang aspiratif, kreatif dan mudah dilaksanakan. Kedua, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Ambon,” tutupnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda litbang) Kota Ambon, Ir. E.R Matitaputty, M.Tech.
“FKP merupakan koordinasi publik untuk menampung aspirasi baik dari OPD maupun stakeholder yang didalamnya ada TP KK, Forum Anak, Lembaga Disabilitas, Forum Perempuan, AMO, sebelum kita masuk dalam penyusunan RKPD. Kita perlu menerima masukan untuk memberikan bobot yang dalam dari OPD maupun masyarakat,” tandas ayah empat anak itu.
Oleh sebab itu, dalam FKP juga dibuat berita acaranya. “Ini untuk memperkuat bobot RKPD sebelum masuk dalam Musrenbang untuk kemudian memulai tahapan RKPD yang disusul dengan KUA PPAS,” imbuhnya
Dirinya mencontohkan kebijakan Pemerintah Kota Ambon dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kita sepakat bahwa satu desa harus memiliki sanggar seni untuk atraksi dimana setiap tahun harus ada satu objek yang ditampilkan. Nah, ini memang sudah menjadi masukan bagi Dinas Pariwisata sejak lama, namun saat itu mereka belum memiliki Rencana Induk Pariwisata (RIPA),” ungkapnya.
Dengan adanya RIPA, maka Dinas Pariwisata sudah bisa bergerak.
“Kita akan membuat program kegiatan yang mengacu pada kesenian. Prioritas pertama adalah Nusaniwe. Mengapa? sebab disana banyak lokasi wisata namun kendalanya merupakan kepemilikan pribadi. Pendekatan khusus yang dilakukan agar pemerintah Kota Ambon bisa mengelola retribusi lokasi wisatanya. Karena secara umum penerimaan PAD Kota Ambon berasal juga dari retribusi pajak hotel dan restoran,” tandasnya.
Dirinya mencontohkan Kota Ternate yang memiliki banyak objek wisata milik pribadi namun dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga pariwisata semakin maju dan berkembang disana. (MT-01)
