“Semoga forum ini melahirkan gagasan-gagasan yang membangun dan membawa Buru Selatan ke arah yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan sehingga dokumen RPJMD yang disusun tidak hanya mencerminkan visi pembangunan, tapi juga memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” papar pria berkacamata itu.
Namrole,moluccastimes.id-Guna penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah.perlu kolaborasi seluruh elemen baik pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Buru Selatan, Gerson Selsily,saat membuka Forum Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030, Kamis 1707/2025.
“RPJMD ini akan menjadi dasar arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Karena itu, penting bagi kita memastikan bahwa perencanaan ini berpihak pada keberlanjutan lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat,” ulas Selsily.
Pria rendah hati itu, berharap forum ini menjadi ruang terbuka bagi semua pihak untuk memberikan masukan konstruktif.
“Semoga forum ini melahirkan gagasan-gagasan yang membangun dan membawa Buru Selatan ke arah yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan sehingga dokumen RPJMD yang disusun tidak hanya mencerminkan visi pembangunan, tapi juga memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” papar pria berkacamata itu.
KLHS sendiri merupakan komponen wajib dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, yang berfungsi sebagai alat uji keberlanjutan atas program-program yang akan dijalankan pemerintah daerah.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan ini menggandeng Universitas Pasundan sebagai mitra akademik, dalam upaya mewujudkan arah pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial dan ekonomi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan OPD, akademisi, tokoh masyarakat, hingga unsur LSM yang bergerak di bidang lingkungan. Diskusi berjalan interaktif dengan berbagai usulan untuk memperkuat integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan pembangunan daerah. (MT-01)
