Meski demikian, pria smart ini menekankan agar pemberitaan dan opini publik tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memperketat pengawasan terhadap keabsahan dokumen pemerintahan untuk menutup celah potensi kerugian keuangan negara dan daerah.
Sebagai bentuk ketegasan, Pemkot Ambon resmi mengadukan dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, sembari mengingatkan seluruh pihak untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, Hendri Toisutta, SH menegaskan, perlindungan terhadap keuangan daerah dan kewibawaan administrasi merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah.
Keabsahan setiap dokumen resmi menjadi kunci utama dalam menjamin kepastian pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat.
“Setiap dokumen maupun tindakan yang mengatasnamakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Toisutta, Rabu 11/11/2026.
Dalam surat pengaduan tertanggal 10 November 2026 tersebut, Pemkot Ambon meminta kepolisian menyelidiki keaslian dokumen, kewenangan pihak penerbit, hingga menelusuri ada tidaknya kerugian keuangan daerah akibat penggunaan SK tersebut.
Berdasarkan informasi awal yang dikantongi pemerintah, pihak yang diadukan diketahui bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Ambon.
Meski demikian, pria smart ini menekankan agar pemberitaan dan opini publik tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Seluruh pembuktian terkait keaslian dokumen maupun besaran kerugian daerah diserahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian secara objektif.
“Kami mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menjaga ketepatan informasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ketegasan menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang,” tegas Toisutta.
Saat ini, surat pengaduan tersebut masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk diproses lebih lanjut menuju tahap penerbitan Laporan Polisi (LP). Pemkot Ambon berkomitmen akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus ini secara terbuka setelah mendapat informasi resmi yang terverifikasi.(MT-01)
