Ambon,MollucasTimes.Com-Arah kebijakan dalam visi dan misi program desentralisasi asimetris dalam penetapan kebijakan keberpihakan kepada daerah terisolir, tertinggal dan terkebelakang khusus pada kawasan perbatasan negara ini mengacu pada strategis Nawa Cita Presiden Joko Widodo.
Demikian diungkapkan Ketua Panitia Forum Rapat Kerja Sinkronisasi Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara, Provinsi Maluku Tahun 2018/2019, Guntur Napitupulu, di Kantor Gubernur, Jumat 10/13/17.
“Nawacita Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah terfokus sebagai dasar dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” akunya.
Dengan mengusung tema rencana kerja pemerintah tahun 2018 yaitu Memacu Investasi dan Menetapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Penetapan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Biro Perbatasan Negara berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi 2018 melalui perbaikan kualitas belanja serta arah pengelolaan perbatasan negara.
Sementara itu, Kepala Biro Perbatasan Negara, Irham Nur Tuanaya menyampaikan arah pengelolaan perbatasan ini dikhususkan pada perencanaan kerja di daerah terbatas diantaranya Kabupaten MTB, Kabupaten MBD, dan Kepulauan Aru serta lokasi prioritas (Lokpri) Tahun 2015-2019 termasuk Kepulauan Kei Besar dalam daerah perbatasan.
“Tujuannya untuk meningkatkan dan menetapkan sinkronisasi pencapaian target nasional di daerah serta menetapkan program daerah yang menjadi prioritas di tahun 2018 mendatang,” harapnya.
Dalam rapat kerja ini juga menghadirkan Kepala BPS Provinsi Maluku, Ismail Rumata yang memberikan penjelasan tentang potensi yang dimiliki oleh Maluku.
“Sangat rumit memang menyusun rencana kerja perbatasan negara untuk daerah terkhusus, namun harus jujur dengan potensi yang dimiliki,” akunya.
Menurutnya Ada sejumlah indikator makro diantaranya untuk Kabupaten MTB yang memiliki 10 kecamatan terdiri dari 7 kota dan 74 pedesaan, Kabupaten MBD memiliki 17 kecamatan dengan 3 kota dan 115 pedesaan dengan laju perkembangan ekonomi yang masih dalam tahap minus.
Sementara sektor tertinggal di daerah yakni pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan asuransi serta jasa pendidikan. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka semakin tinggi pada tahun 2016 terakhir dengan klasifikasi di atas rata-rata, yang mana Kabupaten MTB dengan pengangguran terbuka sebanyak 2.816, Kabupaten MBD sebanyak 1.240 dan Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 2.145 untuk laju pertumbuhan penduduk.
Rapat kerja yang dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Sumber Daya, Halim Daties ini diharapkan agar penetapan program perencanaan yang telah disahkan menjadi program tetap kebijakan perbatasan negara dengan menghasilkan kontribusi baik bagi isu yang sementara akan dibahas guna menjawab kebutuhan kebijakan dalam batas yang ditetapkan pada tiga kabupaten tersebut.(Mg-02)
