Dorong Transparansi Digitalisasi Keuangan Daerah, Pemkot Ambon Canangkan SP2D Online

by -3 Views

“Salah satu manfaatnya adalah peningkatan efisiensi kerja, percepatan proses administrasi, hingga kemudahan dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan daerah secara real time. Dan penerapan SIPD ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri guna mendorong integrasi sistem keuangan daerah secara nasional,” lugasnya.

Ambon,moluccastimes.id-Guna memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kota Ambon mencanangkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang berlangsung di Balai Kota Ambon, Jumat 12/06/2026.

“Penerapan SP2D Online merupakan bagian dari optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), tujuannya agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan modern. Karena itu, seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon ke depan diarahkan untuk dilakukan secara online dan non tunai. Kebijakan ini dinilai penting untuk meminimalisir potensi penyimpangan serta memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” ungkap Wali Kota.

SIPD, lanjutnya menghadirkan berbagai manfaat strategis.

“Salah satu manfaatnya adalah peningkatan efisiensi kerja, percepatan proses administrasi, hingga kemudahan dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan daerah secara real time. Dan penerapan SIPD ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri guna mendorong integrasi sistem keuangan daerah secara nasional,” lugasnya.

Pencanangan SP2D Online ini sekaligus menegaskan komitmen Kota Ambon sebagai salah satu daerah yang terus mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung pembangunan daerah yang modern dan transparan.

Wali Kota berharap, melalui implementasi SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan akuntabel serta mampu memperkuat fondasi transformasi digital pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.(MT-01)