“Jangan biarkan persoalan batas petuanan merusak hubungan antarnegeri. Penyelesaiannya harus mengedepankan kebijaksanaan, keterbukaan, dialog konstruktif, serta hukum adat yang relevan,” ujar Lewerissa.
Ambon,moluccastimes.id-Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, SH. L.LM meminta Majelis Latupati Maluku untuk mengambil peran aktif dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan batas wilayah dan petuanan antarnegeri yang hingga kini masih menjadi tantangan di beberapa daerah.
Hal tersebut ditegaskannya saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) IV Latupati Maluku di Baileo Oikumene, Jumat 16/10/2026.
Sebagai Upulatu (Pemimpin Besar) Maluku, Lewerissa mengingatkan agar ego sektoral dikesampingkan demi menjaga keharmonisan masyarakat. Ia menekankan bahwa sengketa adat harus diselesaikan secara damai agar tidak merusak hubungan persaudaraan yang telah terjalin lama.
“Jangan biarkan persoalan batas petuanan merusak hubungan antarnegeri. Penyelesaiannya harus mengedepankan kebijaksanaan, keterbukaan, dialog konstruktif, serta hukum adat yang relevan,” ujar Lewerissa.
Selain fokus pada penyelesaian konflik batas wilayah, Gubernur juga menyoroti beberapa agenda penting lainnya:
• Kesiapsiagaan Bencana: Mengingat karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan yang rawan gempa, tsunami, dan cuaca ekstrem, para raja diminta meningkatkan edukasi mitigasi bencana kepada warga.
• Pengawalan Proyek Strategis: Latupati diharapkan mendukung penuh perjuangan RUU Daerah Kepulauan, pengembangan Blok Masela, hingga optimalisasi Bendungan Way Apu untuk ketahanan pangan.
Lewerissa berharap Mubes IV ini dapat melahirkan kepengurusan yang solid dan mampu membawa Latupati menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan daerah.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Abdullah Vanath, S.Sos; Anggota DPR RI Sadiah Uluputy, ST; Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, unsur Forkopimda, serta para raja (Upulatu dan Inalatu) dari berbagai wilayah di Maluku. (MT-01)
