Ambon, Mollucastimes. Com- Gubernur Maluku Said Assagaff, meresmikan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku , Selasa (8/11/2016).
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku yang direhabilitasi sejak tahun 2015 dengan menggunakan APBD senilai Rp 18.964.783.000, berdiri di atas lahan seluas 1.480 m2, dimana luas bangunan sebelum direhab adalah 1.572 m2 dan luas bangunan setelah direhab adalah 2.655 m2. Kantor yang berlokasi di Jalan Nona Saar Sopacua, Kelurahan Benteng ini, memiliki jumlah pegawai 110 orang terdiri dari PNS 90 orang dan pegawai PPK 20 orang.
Gubernur dalam sambutannya saat meresmikan kantor tersebut meminta agar dengan adanya kantor yang baru direhab ini bisa membuat para pegawai bisa jauh lebih disiplin dan rajin dari sebelumnya.
“Saya bersyukur masih diberikan kesempatan meresmikan gedung ini, setelah beberapa waktu yang lalu kita meresmikan kantor perhubungan. Kantor ini cukup megah, dan sudah tidak ada alasan lagi bagi pegawai untuk tidak kerja dan tidak disiplin,” katanya.
Menurut Assagaff, untuk menjawab kebutuhan 110 pegawai tetap, belum lagi jika ditambah dengan pegawai dari UPT bisa berjumlah 200 pegawai, maka dengan kantor semegah ini, pegawai harus bisa meningkatkan kedisiplinan karena ada 19,36% masyarakat miskin yang hidup dari dunia perikanan, yang sangat membutuhkan pelayanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Untuk kebutuhan 110 pegawai ditambah UPT 200 pegawai, saya minta disiplin harus lebih di tingkatkan karena bapak ibu harus melayani 14 persen masyarakat yang hidup dari dunia perikanan,” ujarnya.
Bukan hanya kondisi fisik dari kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini bisa menjadi tolak ukur bagi dinas-dinas lainnya, namun yang terpenting adalah soal tata ruangan yang baik, PNS tidak lagi bisa bergosip sambil kerja.
“Yang penting dapat mendorong pembangunan ekonomi di Maluku terutama dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat, karena angka kemiskinan saat ini turun naik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Romelus Far-Far mengatakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2016 terdapat program pemberdayaan yang telah diberikan kepada nelayan,pembudidaya, pengelolah hasil perikanan berjumlah 2.453 paket yang melibatkan 10.076 orang dengan pembiayaan Rp. 200 Milyar.
“Banyaknya paket yang disalurkan kepada masyarakat menunjukan bahwa dinas ini mempunyai kemampuan diplomasi untuk memperjuangkan program yang di akomodir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun Bappeda,” ungkap Far-far. (Cr-01)
