“Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada semakin maraknya investasi ilegal, pinjaman online ilegal, phishing, hingga berbagai bentuk penipuan transaksi digital dengan modus yang semakin canggih,” tegas Gubernur.
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan digital (scam) melalui penguatan sinergi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, L.LM saat menghadiri Sosialisasi Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan (Scam) sekaligus Pencanangan Program Siaga Lawan Kejahatan Keuangan (SALAWAKU) disertai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat sinergi dalam mencegah aktivitas keuangan ilegal serta meningkatkan perlindungan masyarakatdi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Selasa 07/07/2026.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Maluku, Satgas PASTI Daerah, Polda Maluku, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan yang terus membangun kolaborasi dalam melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan keuangan.
“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen membangun daerah yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan slogan Par Maluku Pung Bae, yakni bekerja bersama, bergotong royong, dan saling menjaga demi kebaikan seluruh masyarakat Maluku,” ujar Gubernur.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan.
“Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada semakin maraknya investasi ilegal, pinjaman online ilegal, phishing, hingga berbagai bentuk penipuan transaksi digital dengan modus yang semakin canggih,” tegasnya.
Gubernur menilai tantangan tersebut menjadi perhatian serius, terutama bagi Maluku sebagai daerah kepulauan yang masih menghadapi kesenjangan literasi keuangan di sejumlah wilayah.
“Karena itu, upaya perlindungan masyarakat tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi harus diiringi dengan edukasi dan peningkatan literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke desa-desa dan pulau-pulau terluar,” tandasnya.(MT-01)
