“Penghargaan tersebut diberikan kepada UPTD KPH Kabupaten SBB karena dinilai memiliki dedikasi serta kinerja yang baik tahun 2024,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadila, S.Hut, M.Si, Jum’at 10/01/2025.
Ambon,moluccastimes.id-Kesatuan Kesatuan Pengolalaan Hutan (KPH) Terbaik tingkat Provinsi Maluku 2024 diberikan kepada Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Penghargaan tersebut diberikan kepada UPTD KPH Kabupaten SBB karena dinilai memiliki dedikasi serta kinerja yang baik tahun 2024,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadila, S.Hut, M.Si, Jum’at 10/01/2025.
Dikatakan penghargaan yang diberikan adalah sebagai motivasi para Kepala KPH meningkatkan kinerja dalam pembangunan kehutanan di Maluku.
“Karena itu ada sejumlah kriteria yang ahrus dipenuhi antara lain disiplin, kecepatan dalam penyerapan anggaran, kebersihan dan pembinaan pegawai. Selain itu, pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan, menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengolahan hutan secara lestari, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” rinci Baadila.
Menurutnya, Dinas Kehutanan Provinsi selalu memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada pada KPH-KPH di Provinsi Maluku.
Ditambahkan, UPTD KPH SBB juga mendapat penghargaan sebagai KPH Efektif.
“Kami berharap UPTD KPH SBB terus meningkatkan kinerjanya. Untuk KPH di kabupaten/kota lainnya belajar dari KPH SBB dalam meningkatkan pengelolaan dan perlindungan hutan secara berkelanjutan,” harapnya.
Ditempat terpisah, Fredy Pentury, Koordinator Resort Wairuapa Kecamatan Kairatu menambahkan keberadaan resort-resort di bawah KPH SBB ini baru terbentuk saat kepemimpinan Pak Jusak Sahumena.
“Yang kami lakukan adalah pembinaan kepada masyarakat terkait peredaran hasil hutan, patroli pengamanan hutan, pembinaan terhadap industri meubel,” ulasnya.
Bahkan lebih dari itu, Pentury menyatakan perlunya dukungan pemerintah daerah, terutama terkait keterbatasan petugas dan anggaran dibandingkan luas kawasan hutan.
“Sehingga dalam melakukan tugas-tugas patroli maupun pembinaan dan pendamping kepada masyarakat bisa lebih maksimal kedepannya,” tutup Pentury.(MT-01)
