Kukuhkan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031, Wagub Minta Hidupkan “Anak Piara”

by -4 Views

“Hal ini bertujuan membangun ikatan historis dan emosional antara para pemimpin yang bertugas dengan masyarakat serta tanah Maluku. Melalui pendekatan budaya, para pemimpin daerah diharapkan tidak sekadar menjalankan tugas struktural, tetapi menyatu secara batiniah sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat adat,” tandasnya.

Ambon,moluccastimes.id-Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, S.Sos secara resmi mengukuhkan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa 10/11/2026.

Dalam kesempatan tersebut, Vanath menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya di bawah pimpinan Ibrahim Wokas dan berharap pengurus baru dapat melanjutkan program demi kemajuan Maluku.

Selain prosesi pengukuhan, Vanath mendorong Majelis Latupati untuk merumuskan mekanisme pengukuhan anak adat bagi setiap pimpinan TNI, Polri, dan pejabat sipil yang bertugas di Maluku sebagai “Anak Piara”.

Gagasan ini menurutnya akan segera dibahas bersama Gubernur Maluku agar dapat dijadikan program resmi pemerintah daerah.

“Hal ini bertujuan membangun ikatan historis dan emosional antara para pemimpin yang bertugas dengan masyarakat serta tanah Maluku. Melalui pendekatan budaya, para pemimpin daerah diharapkan tidak sekadar menjalankan tugas struktural, tetapi menyatu secara batiniah sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat adat,” tandasnya.

Menurutnya nilai kearifan lokal Anak Piara perlu dikembangkan menjadi skema pengukuhan anak adat yang terstruktur dan resmi. Meskipun para pimpinan instansi vertikal maupun pejabat sipil bukan putra asli daerah, pengabdian mereka di Bumi Raja-Raja telah menjadikan mereka bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Maluku.

Agar ikatan tersebut memiliki jejak sejarah yang kuat dan tidak berhenti sebagai seremoni belaka, Vanath mengusulkan agar pengukuhan anak adat bagi para pemimpin daerah disertai dokumen resmi berupa sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani.

“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” ujar Vanath.

Ia memastikan bahwa gagasan ini akan segera ditindaklanjuti secara konkret bersama Gubernur Maluku dan Ketua Majelis Latupati.(MT-01)