Namrole,moluccastimes.com-Prihatin melihat kondisi siswa SD 01 Ambalau Desa Elara, Kabupaten buru Selatan (Bursel) yang belajar di rumah warga akibat lahan sekolah bermasalah ditanggapi organisasi kemasyarakatan Nusalaut Ambalau (Nusamba) Kabupaten Buru Selatan (Bursel).
“Kami sangat prihatin sebab hal ini telah berlangsung sejak 24 Februari 2021 lalu hingga kini. 102 siswa SD 01 Ambalau di desa Elara Kecamatan Ambalau Kabupaten Bursel itu tidak tersentuh jamahan pemerintah setempat, pasalnya sekolah dimana mereka belajar ditutup akibat sengketa lahan. Mereka belajar di rumah 6 warga sesuai dengan kelas,” ungkap Ketua Nusalaut Ambalau (Nusamba) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Edwin Tahapary, Sabtu 01/04/2023.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Bursel, pihaknya menyikapi dengan tegas.
“Sebagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk melihat serta membantu pembangunan di Bursel meminta perhatian pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Bursel yang diawaki bapak M. Ali Solissa. Menurut kami, tidak mungkin persoalan lahan menyebabkan mereka tidak bisa menerima pendidikan secara layak. Harus ada terobosan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tandasnya.
Diakui Tahapary, pihaknya malah telah menyurati Bupati Bursel terkait masalah dimaksud.
“Namun, hingga saat ini tidak ada respon apapun. Kami sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Bursel. Apalagi beberapa diantara mereka di kelas 6 yang harus mengikuti ujian kelulusan. Anak-anak ini adalah tonggak serta harapan masa depan bangsa dan pendidikan adalah hak setiap orang untuk mendapatkan secara layak yang dijamin dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 pasal 31. Bagaimana mungkin Pemerintah Daerah bisa apatis terhadap hal tersebut?,” tandasnya dalam nada tanya.
Selain Pemkab Bursel, pria smart itu juga mempertanyakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan.
“Dimana fungsi pengawasan dari legislatif terhadap dunia pendidikan di Ambalau? Apakah Ambalau hanya setitik noktah yang tidak perlu mendapat perhatian? Seharusnya ada sinkronisasi antara Pemkab Bursel dan DPRD Kabupaten Bursel untuk menyikapi hal ini,” tegasnya.
Tahapary menekankan, jika permintaan Nusamba Bursel tidak juga digubris maka pihaknya akan melanjutkan ke Kemndikbud serta Komnas HAM di Jakarta.
“Ini bukan soal main-main, karena kebutuhan pendidikan adalah hak mutlak. Kami harus melakukan yang terbaik bagi Ambalau karena itu tanggungjawab moral bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu Kepala SD 01 Ambalau, Abdullah Polpoke membenarkan kondisi sekolahnya saat ini.
“Bahkan saya juga telah menyampaikan persoalan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan saat beliau melakukan kegiatan di Kecamatan Ambalau. Juga kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bursel, S. Rinsampessy. Namun tidak ada progres hingga kini, terus terang kami semua sudah jenuh,” tandasnya.(MT-01)
