Ambon,MollucasTimes.com-Terkait ide pemekaran Jazirah Leihitu menjadi Kabupaten atau Kota Baru yang otonomi, harus dilihat sebagai program yang menguntungkan dan tidak terkait dengan kepentingan politik di 2024.
Demikian Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy SH mengkonfrontir kritik bahwa pemekaran daerah otonom baru akan menjadi beban negara bahkan sebagai bagian kepentingan politik.
“Kalau dikatakan pemekaran akan menjadi beban negara, itu pemikiran yang tidak strategis. Mengapa saya katakan demikian? sebab seluruh anggaran itu terpusat di Pemerintah Pusat. Justru menjadi daerah otonom baru akan membawa banyak keuntungan. Selain berdiri sendiri, dengan adanya pemekaran maka daerah otonom baru tidak akan menjadi beban negara melainkan sebaliknya anggaran akan dialokasikan untuk daerah otonom tersebut. Lain halnya jika masih tergabung dengan Kota Ambon, maka alokasi anggaran akan terbatas,”
Dikatakan, pemekaran sangat perlu terutama jika dihubungkan dengan pembangunan Ambon New Port.
“Dipastikan wilayahnya semakin potensial. Keuntungan lain adalah dengan kemampuan mengurus rumah tangga sendiri maka anggaran yang dikucurkan akan lebih besar terutama dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat. Disini membutuhkan kreativitas serta kecerdasan ‘memindahkan’ uang dari pusat ke kas daerah,” terangnya.
Menurutnya ini memiliki potensi luar biasa. “Dengan Ambon New Port maka lahan yang dibebaskan seluas 200 hektar, telah memuat 60 persen wilayah Kota Ambon, ini yang harus ditanggapi secara positif. Di sisi lain jika Ambon New Port dibangun akan membuka lapangan kerja. Belum lagi berbagai pembangunan infrastruktur pendukung lainnya,” terang ayah lima anak ini.
Ditambahkan dengan adanya pemekaran juga potensial bagi pelayanan publik.
“Dari segi pendekatan pelayanan publik, lebih efektif tapi potensial, memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Bayangkan sudah76 tahun merdeka, namun untuk mengurus administrasi misalnya KTP, orang dari Jazirah harus ke Masohi. Ini tidak efektif dan sangat kasihan,” jelasnya.
Dicontohkan sejumlah Kabupaten yang sudah menjadi daerah otonom kini memiliki anggaran per tahun mencapai hingga triyunan.
“Kabupaten Buru, SBB dan SBT misalnya yang dulunya menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tengah. Awal penerimaan anggaran per tahun hanya 20 milyar, namun sekarang sudah mencapai triliunan. Ini visi besar oleh sebab itu, kalau tidak mengerti lebih baik tidak usah berkomentar, ” tegasnya.
