“Kami meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas persoalan perumahan bagi rakyat di Maluku, dimana kondisinya sangat membutuhkan perhatian atau sentuhan dari Kementerian PKP dengan data yang telah kami siapkan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku kami mintakan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kementerian,” demikian Gubernur menyampaikan tanggapannya dalam rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu.
Ambon,moluccastimes.id-Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual terkait Penyelenggaaan Pemerintahan Daerah dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Senin 17/03/2025.
“Kami meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas persoalan perumahan bagi rakyat di Maluku, dimana kondisinya sangat membutuhkan perhatian atau sentuhan dari Kementerian PKP dengan data yang telah kami siapkan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku kami mintakan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kementerian,” demikian Gubernur menyampaikan tanggapannya dalam rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu.
Selain masalah perumahan, Lewerissa juga menyinggung masalah transmigrasi dimana selama 60 tahun Maluku mejadi tuan rumah bagi transmigrasi nasional.
“Transmigrasi nasional telah memberikan dampak positif serta bermanfaat bagi daerah Maluku. Namun karena kepadatan penduduk asli di kampung maupun negeri yang ada di Maluku, maka kami meminta agar program transmigrasi lokal (Translok) yang digalakkan di Provinsi Maluku,” papar pria smart itu.
Dalam Rakor yang dihadiri oleh Menteri transmigrasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Plt Sekjen Kementerian Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Kesehatan, Para Wakil Menteri beserta jajaran, serta Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia secara virtual itu, juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria / Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah. (MT-01)
