 |
| sebagian jurnalis pemkot |
Ambon,Moluccastimes.com-Selain lima kebijakan prioritas Penjabat Wali Kota, revisi perda 8, 9 dan 10 tahun 2017 tentang Negeri merupakan hal menarik untuk dipublikasikan oleh jurnalis Pemkot Ambon.
Hal tersebut diungkapkan Penjabat Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si, Jumat 16/06/2023.
“Salah satu yang menarik selain implementasi lima kebijakan prioritas adalah tentang revisi perda 8,9 dan 10 tahun 2017 menjadi hal penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat terutama masyarakat adat, dimana Kota Ambon ini sebagian besar merupakan negeri adat,” timpalnya.
Pria tampan itu, mengungkapkan perda 8,9,10 yang mengatur tentang negeri memiliki makna luar biasa.
“Mengapa, sebab selama ini Pemkot Ambon belum mampu menyelesaikan persoalan negeri adat soal raja definitif. Berbagai hal yang terjadi dalam internal negeri bertahun-tahun tanpa penyelesaian, membuat Pemkot merasa bertanggungjawab melihat dari sisi pemerintahan,” jelasnya.
Jurnalis yang bertugas di lingkup Pemerintah Kota Ambon diharapkan senantiasa mempublikasikan hal positif yang dilakukan oleh Pemkot Ambon.
“Media adalah adalah salah satu pilar pembangunan yang sangat diperlukan. Media membangun opini masyarakat, membuka paradigma dan cara berpikir, media sebagai katalisator yang mampu melibatkan diri dalam semua lini. Karena itu, saya berharap jurnalis yang bertugas di Pemkot Ambon ini bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah terutama hal positif yang dilakukan dalam rangka membangun kota Ambon,” jelas ayah tiga anak itu.
Diakuinya, Pemkot Ambon tidak dapat bekerja secara parsial.
“Untuk membangun, Pemkot perlu dukungan oleh berbagai stakeholder termasuk dengan media. Kolaborasi yang tercipta memungkinkan pembangunan akan berjalan seperti yang diharapkan,” timpalnya.
Lewat pemberitaan yang menyejukkan serta dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat, dirinya yakin semua persoalan pemerintah pada negeri adat bisa diselesaikan secara baik.
“Sekali lagi peran media sangat penting, mari jadikan media masing-masing sebagai pembawa suara kebijakan. Jika pemerintah membuat kekeliruan media bisa mengkritik tetapi dengan jalur yang benar sehingga semua proses pembangunan bisa berjalan dengan baik karena masing-masing bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat,” tandasnya. (MT-01)
