Ambon,MollucasTimes.Com-Tahun 2017 merupakan tahun kedua desa atau negeri di Kota Ambon menggunakan aplikasi Siskuedes dalam mengelola keuangan desa dan negeri.
Demikian diungkapkan Sekertaris Kota Ambon, A.G. Latuheru, SH, MH mewakili Panjabat Kota Ambon saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelatihan Siskuedes Versi V1.2R1.04 dan Entry Rancangan APBDes/Negeri Tahun 2017 kepada Aparatur Desa/Negeri, Kecamatan dan Pendamping desa di Kota Ambon, Rabu 29/03/17.
“Kegiatan ini bertujuan untuk melatih penerapan sistim aplikasi desa versi terbaru bagi aparat pemerintah desa/negeri sesuai amanat undang-undang, serta untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa/negeri demi terwujudnya sistem pengelolaan keuangan desa yang akuntabel,” jelasnya.
Disebutkan Latuheru, dalam pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes, ada beberapa catatan perhatian diantaranya, aplikasi visiogen yang belum diterapkan oleh sejumlah desa/negeri. Bahkan aplikasi tersebut hanya untuk menyusun laporan keuangan tetapi penggunaan sistem belum dioptimalkan secara mendetail.
“Artinya seluruh transaksi mulai dari permintaan uang sampai pada pendekatan dan pelaporan tidak dilakukan sesuai dengan standar-standar transaksi,” kata Latuheru.
Hal tersebut dikarenakan pelaporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan waktu dalam peraturan perundang-undangan. Juga masalah teknis hilang atau terhapusnya aplikasi sistem Siskeudes.
“Bimtek ini digelar melibatkan perangkat desa/negeri, kecamatan dan pendamping desa sehingga dapat saling membantu apabila terdapat kendala dalam pemakaian sistem ini,” ungkapnya.
Latuheru menyampaikan, pelatihan ini dilengkapi dengan entri data rancangan APBDes/Negeri Tahun 2017.
“Tujuannya agar kegiatan yang telah diusulkan dapat dibahas, disesuaikan dengan Permendes No. 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 dan sekaligus sebagai ajang konsolidasi. Dengan demikian dapat mengupdate nama kegiatan yang belum ada di sistem,” timpalnya.
Diakuinya, April atau awal Mei 2017 semua APBD Negeri harus siap sehingga pencairan ADD dan DD Tahap pertama bisa ditransfer pada bulan berjalan.
“Dengan adanya pelatihan kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah desa/negeri dapat melaksanakan tugas dan fungsinya lebih baik dan transparan sehingga waktu pemanfaatan ADD dan DD dapat dikelola lebih baik dari tahun sebelumnya,” pungkas Latuheru.(MT-03)
