Ambon,Moluccastimes.com-Dalam upaya memberlakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2028, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI menggelar Sosialisasi Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon 2023.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Penanggulangan Kedaruratan Direktorat Kesiapsiagaan Kedeputian Pencegahan BNPB RI, Diah Rusmiasih disela kegiatan, Kamis 24/08/2023.
“Sesuai SPM, BNPB dan Pemerintah Kota Ambon telah melakukan penyusunan Renkon Bencana Gempa Bumi dan Tsunami melalui beberapa pentahapan mulai persiapan lewat zoom, penyusunan draft, finalisasi kemudian semiloka dan berlanjut audiens bersama Penjabat Wali Kota guna meminta dukungan tindak lanjut dokumen Rencana Kontingensi,” akunya.
Sosialisasi tersebut lanjut wanita manis itu, untuk menyampaikan kepada masyarakat Kota Ambon bahwa telah ada pedoman operasional.
“Artinya melalui dokumen Renkon, saat terjadi bencana, Pemerintah Kota Ambon bersama masyarakat sudah tahu bagaimana cara mengerahkan sumber daya manusia kemudian melakukan tugas serta fungsi sesuai sistem komando penanganan darurat bencana yang telah disusun bersama dalam Renkon tersebut. Yang terpenting disini adalah komitmen Pemerintah Daerah, stakeholder, mengingat Ambon merupakan kota rawan bencana baik gempa bumi, banjir, longsor maupun dampak Tsunami,” paparnya.
Ditambahkan Renkon disusun dengan melibatkan unsur Pentahelix yaitu Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaham Masyarakat serta Media.
“Media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat. Harapan kami, peserta sosialisasi ini meningkatkan kemampuan, kapasitas, kapabilitas dalam penanggulangan bencana khususnya dalam merespon sebelum terjadi bencana dengan cepat, tepat, efektif serta meminimalisir korban jiwa dan kerusakan lingkungan,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Kepala BMKG Provinsi Maluku Stasiun Geofisika Ambon, Djati Cipta Kuncoro menambahkan pihaknya mendukung kegiatan yang dilakukan BNPB.
“Sebagai mitra, kami mendukung karena sebagai pemberi informasi baik bencana gempa bumi maupun yang menimbulkan Tsunami jika ini tersampaikan oleh masyarakat melalui Pemerintah Daerah maka Rencana Kontingensi akan menjadi komitmen bersama terkait mitigasi gempa maupun Tsunami,” akunya.
Dikatakan, BMKG memiliki skenario jika gempa yang menimbulkan Tsunami terjadi.
“Ini bukan untuk menakuti tetapi paling tidak menjadi gambaran daerah mana yang terjadi gempa menyebabkan Tsunami, maka masyarakat sudah lebih dulu siap walaupun tidak tahu pasti waktu terjadi Tsunami. Semoga peserta yang hadir mampu jadi duta keselamatan sebelum terjadi gempa dan Tsunami,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, F. Tatipikalawan menyatakan Kota Ambon terpilih sebagai salah satu kota dari 30 kota untuk pelaksanaan kegiatan penanganan bencana.
“Jadi, kegiatan ini sesungguhnya menjadi acuan tindak lanjut pelaksanaan tanggap darurat yang telah disusun dengan melibatkan OPD teknis, kemudian stakeholder seperti Yayasan Pelangi Maluku (YPM), Pertamina, Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) di Kota Ambon dan lain sebagainya,” ungkapnya.(MT-01)
