Ambon,MollucasTimes.com-Sebagai salah satu aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yang berakreditasi B minta dukungan Pemprov untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bapelkes merupakan salah satu aset milik Pemprov Maluku yang selama ini juga memberikan kontribusi PAD. Kami ingin memberikan yang terbaik lewat PAD kedepan,” demikian Kepala Bapelkes Provinsi Maluku, Ns. Hadijah Latuconsina, Ns, S.Kep, M.Kep kepada MollucasTimes.com, Kamis 20/10/2022.
Diakuinya selain sebagai ikon, Bapelkes juga merupakan representasi penghasil sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang profesional.
“Bapelkes adalah salah satu ikon pemerintah daerah sehingga saya memiliki kerinduan untuk menjadikannya lebih bernilai. Tetapi tentunya harus didukung oleh stakeholder lainnya. Kami memiliki modal bangunan yang representatif yang didukung dengan fasilitas diantaranya ruang belajar, ruang untuk olahraga tenis meja, mess atau kamar-kamar yang dilengkapi dengan AC bagi para peserta pelatihan dari luar Kota Ambon, ruang makan yang bersih dan nyaman, lingkungan yang asri, lapangan parkir yang besar. Karena itulah, Bapelkes saat ini mengantongi akreditasi B. Insya Allah tahun depan kita berusaha mendapatkan akreditasi A,” rincinya.
Lanjutnya, kegiatan menyangkut kesehatan dapat dilakukan di Bapelkes.
“Dengan fasilitas yang kami miliki, seluruh kegiatan bisa kami akomodir. Seperti pekan ini kami melakukan Pelatihan Penangulangan KLB dan Wabah Untuk Tim Gerak Cepat (TGC)di Puskesmas tahun 2022. Pesertanya adalah tenaga kesehatan dari puskesmas Kabupaten Kota di Maluku. Namun perlu kami katakan bahwa kegiatan ini didanai oleh Pemerintah Pusat, belum pernah ada kegiatan yang diberikan oleh Pemprov Maluku kepada kami,” aku Latuconsina.
Bapelkes adalah lembaga pendidikan sehingga stakeholder yang berhubungan dengan kesehatan dapat memanfaatkannya guna peningkatan sumber daya manusia secara profesional dan terupdate.
“Untuk pelatihan yang dilaksanakan harus melalui aplikasi Sistem Informasi Terakreditasi (SIAKSI). Artinya stakeholder yang ingin menyelenggarakan pelatihan harus melalui Bapelkes karena kita sudah terakreditasi dengan kepastian sertifikat pelatihan harus dikeluarkan oleh Bapelkes,” ujarnya.
Wanita berhijab itu menambahkan selama ini Bapelkes tidak diminati bahkan tidak dilirik oleh Pemerintah Daerah.
“Sayang kan jika aset ini dibiarkan saja. Selama ini semua kegiatan yang ada di Bapelkes ini adalah bantuan Pemerintah Pusat. Karenanya dalam kesempatan ini kami meminta sedikit perhatian Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengalokasikan kegiatan khususnya yang terkait dengan kesehatan. Alasannya karena disinilah tempatnya kegiatan kesehatan dilakukan dengan demikian kami bisa berkontribusi lebih lewat PAD,” paparnya.
Wanita cantik itu juga menyarankan kepada legislatif agar mencondongkan diri melihat keberadaan Bapelkes.
“Kami menyadari bahwa pengawasan yang dilakukan sering kali ke luar Ambon, tapi jangan lupa ada aset yang perlu mendapat sentuhan para anggota dewan terkhususnya yang bermitra dengan Dinas Kesehatan,” pintanya.
Wanita yang baru satu bulan diangkat sebagai Kepala Bapelkes, memiliki niat membuat perubahan signifikan.
“Inovasi pertama adalah menyusun program kerja yaitu membuat profil Bapelkes sehingga kita dapat menjalin kerjasama dengan stakeholder. Program lainnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menganalisa kebutuhan yang ada di 11 Kabupaten Kota. Sebab, selama ini banyak suara sumbang kekurangan tenaga kesehatan. Kita dapat mengakomodir melalui pelatihan sumber daya manusia yang terlatih sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tentang Tenaga Kesehatan. Disini adalah rumahnya penghasil sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang profesional untuk siap melayani masyarakat” tandasnya.
Program kedepan lanjutnya sesuai dengan kondisi pasca pandemik.
“Sesuai visi misi Pemprov Maluku yaitu mensukseskan bina kesehatan yang masuk dalam program nasional pengendalian wabah dengan TGC, penanggulangan infeksi di Masyarakat, kemudian surveilen yaitu ada tidaknya suatu penyakit atau KLB maka harus dilakukan tricking. Bahkan juga untuk penurunan stunting,” bebebrnya.
Lebih dari itu pihaknya juga akan melakukan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik.
” Saat ini jumlah pegawai totalnya dua puluh empat (24) orang namun saling merangkap kerja karena kompetensi terbatas. Kedepan akan ditata sesuai regulasi sehingga saat input data kinerjanhya terarah dengan kompetensi agar tidak ditolak dalam sistem,” pungkasnya.(MT-01)
