“Disdukcapil membuka kesempatan luas bagi pekerja informasi seperti buruh angkut atau pedagang kecil yang sebelumnya tertulis sebagai “Wiraswasta” untuk memutakhirkan data mereka. Kesalahan status tersebut selama ini memicu lonjakan angka desil kesejahteraan warga secara keliru di sistem, sehingga mereka luput dari bantuan pemerintah,” jelas Wali Kota.
Ambon,moluccastimes.id-Pembaruan data adminsitarsi kependudukan (adminduk) serta akselerasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mendukung program bantuan sosial (bansos) digital yang tepat sasaran, secara masif terus dilakukan.
“Pemerintah daerah adalah garda terdepan sehingga perlu bergerak bersama secara masif, guna mencapai tujuan tersebut,” ungkap Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si, Jumat 17/07/2026.
Disebutkan, 2 kecamatan pertama yang sementara dimaksimalkan tim lapangan adalah Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Teluk Ambon. Secara kolaboratif tim ini dipimpin Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas KominfoSandi Kota Ambon dengan melibatkan 650 agen pendataan di lapangan.
Wali Kota menyatakan, fokus krusial dalam pembaruan ini adalah penyesuaian status pekerjaan pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP.
“Disdukcapil membuka kesempatan luas bagi pekerja informasi seperti buruh angkut atau pedagang kecil yang sebelumnya tertulis sebagai “Wiraswasta” untuk memutakhirkan data mereka. Kesalahan status tersebut selama ini memicu lonjakan angka desil kesejahteraan warga secara keliru di sistem, sehingga mereka luput dari bantuan pemerintah,” jelas Wali Kota.
Wali Kota menegaskan, integrasi antara data adminduk yang valid dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan menjadi basis utama penyaluran bansos digital di masa depan.
“Dalam hal ini Pemerintah daerah bertindak sebagai garda terdepan untuk memastikan seluruh warga miskin dan pekerja informal terdaftar dengan benar agar hak mereka terpenuhi,” tegasnya.(MT-01)
