“Meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun. Itulah tantangannya. Mengantisipasinya, kita mensosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terang Ghufron.
Jakarta,moluccastimes.id-Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN, itu adalah salah satu pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Demikian Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, disela Media Workshop dengan tema “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru”, Rabu 25/09/2024.
“Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade. Jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,” ungkap Ghufron.
Lanjutnya, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan menjaga keberlanjutan Program JKN.
“BPJS Kesehatan bermitra dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Bahkan memperluas layanankesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar,” tandasnya.
Disebutkan pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun.
“Hal ini meningkat pada 2023 menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Terbukti bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” tambahnya.
Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan.
“Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi sesuai transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, yaitu memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN,” tandasnya.
Diakuinya, keberhasilan program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN.
“Seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia. Bahkan organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global. Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah,” beber Ghufron.
Tantangan Di Pemerintahan Baru
Hadapi pemerintahan baru, pihaknya telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.
“Salah satunya penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN,” tegasnya.
Walaupun demikian, sambungnya ada tantangan yang dihadapi.
“Meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun. Itulah tantangannya. Mengantisipasinya, kita mensosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terang Ghufron.
Ditambahkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun.
“Menyambut pemerintahan baru, Program JKN akan tetap menjadi prioritas dan program strategis negara. Mari kita semua mendukungnya,” ajak Nasbi.
Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa.
“Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal,” ungkapnya.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono juga menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN.
“Hal utama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program,” ulas Nunung.
Disisi lain, Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder.
“BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” pungkas Siregar. (MT-01)
