Jakarta,moluccastimes.com-Hasil Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-23 tahun 2024 menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Demikian Sekertaris Umum PGRI Kota Ambon, C. Moniharapaon, S.Pd. M.Pd usai mengikuti Kongres PGRI tersebut yang digelar di Jakarta, Senin 04/03/2024.
“Kongres PGRI ke-23 ini dilakukan dalam kepengurusan PGRI masa bakti 2024-2029 yang digelar di Jakarta sejak tanggal 1 hingga 3 Maret 2024,” aku pria smart itu.
Dalam Kongres, lanjutnya, dilakukan pemilihan kepengurusan PGRI yang baru.
“Secara aklamasi seluruh peserta dari Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia mendaulat kembali Prof. DR. Univa Rosidi M.Pd sebagai Ketua Umum PGRI periode untuk periode kedua. Sementara untuk pengurus besar PGRI dilakukan pemilihan dengan proses penghitungan suara,” jelasnya.
Dijelaskan hasil Kongres menghasilkan 12 pernyataan yang disampaikan kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo.
“Kongres ini dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, sehingga PGRI menyertakan dua belas pernyataan yang disampaikan oleh Ketua PGRI terpilih yaitu :
1. Menyerukan agar setiap bentuk penjajahan dan peperangan sepèrti di Gaza dan Ukraina segera dihentikan atas dasar kemanusiaan dan hak kemerdekaan, hidupa damai dan sejahtera setiap manusia dan bangsa.
2. Meminta pemerintah menyediakan akses gratis warga miskin atas fasiltas perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan gas.
3. Mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas dan sumber belajar yang bermutu atau berbasis teknologi Informasi namun tanpa membebani guru dengan administrasi.
4. Mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru dan pemenuhan kekuranagn guru dari tingkat PAUD hingga SMU sederajat tanpa dikotomi guru negeri dan swasta.
5. Mendeask pemerintah tuntaskan P1 hingga P4 dalam seleksi ASN P3K. Pencabutan moratorium dan penerimaan kembali CPNS guru serta penyelesaian 1,6 juta guru non sertifikat pendidik.
6. Meminta guru Indonesia untuk diberi kesempatan tingkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional sehingga pembalajaran berjalan humanis dan pengembangan karakater.
7. Menyerukan pemerintah agar segera bentuk badan guru nasional setingkat kementerian dan komisi perlindungan guru yang bertanggungjawab kepada Presiden sehingga bisa atasi masalah keguruan yang belum selesai diantaranya melibatkan lintas kementerian dan lembaga sehingga persoalan guru diselesaikan satu pintu. juga merumuskan standar rekruitmen guru ASN dan non ASN sehingga berkualitas dan terjamin.
8. Pemerintah lakukan transformasi tata kelola manajemen mutu guru mulai dari penyiapan SDM guru dan tandik, sarana prasarana, trasformasi pembelajaran dan kurikulum dan persiapan angagran pendidikan yang memadai.
9. Mendorong pemerintah selesiikan status guru negeri dan swasta serta tenaga pendidik untuk peroleh hak, peningketan kesejahteraan, perlindungan, kompetensi secara konstitusioanl yang wajar. Sebab tanpa guru yang berkualitas dan sejahtera maka pendidikan bermutu hanya impian.
10. Mendorong penyelesaian berbagai pesoalan tentang guru, penuntasan sertifikasi, kenaiakan pangkat, masa libur guru bersamaan dengan kalender libur sekolah, pembayaran tunjangan profesi guru tepat waktu, persayaratan kepala sekolah dari guru penggerak.
11. Mendorong pemerintah kurangi beban administrasi oleh guru dalam mengisi aplikasi PMM sebab guru harus fokus evaluasi pembelajaran, karenanya harus ada waktu luang bagi guru baik untuk pendidikamn maupun keluarga untuk tingkatkan kompetensi supaya kreatif.
12. Menempatkan guru P3K di sekoalh asal, mengurangi beban mengajar guru dan beri tunjangan terkhusus bagi guru dearah 3T.
Sementara itu, peserta dari Kota Ambon sebanyak 5 orang yang mengikuti Kongres PGRI ke-23 tersebut. (MT-01)
