“Semua layanan dan aplikasi ini memberikan kemudahan yang dibuat dalam konsep internal maupun eksternal, sehingga semua program yang terkait tugas dan tanggungjawab pemerintah dapat terkontrol, meminimalisir adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ulasnya.
Ambon,moluccastimes.id-Kualitas informasi publik sangat dipengaruhi oleh pemerintahan dan sistem yang dibangun dan didorong oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Demikian Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, DR. Ronald H. Lekransy, ST, M.Si saat memberi kuliah lapangan Sistem Informasi Manajemen Publik (SIMP) kepada mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, di Ruang Rapat Vlissingen, Rabu 04/12/24.
“Kota Ambon memiliki indeks SPBE di level 2,85 dengan kategori baik. Ini harus terus kita upayakan,” ujar Lekransy.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra itu menyebutkan ada 4 (empat) domain SPBE yang menjadi penilaian serta dievaluasi oleh pemerintah pusat.
“Pertama, domain kebijakan bicara tentang regulasi pemerintah daerah. Contohnya dengan adanya satu data Indonesia yang didalamnya memuat keamanan siber, pelaksanaan persandian, tim audit teknologi informasi dan sebagainya. Itu menjadi dasar normatif dan pedoman kita dalam melakukan sesuatu,” jelas ayah satu putri cantik itu.
Kedua, lanjutnya, domain tata kelola untuk memasitkan terlaksananya sistem pemerintahan secara terpadu yang meliputi arsitektur SPBE, Peta Rencana, Rencana Anggaran, Proses Bisnis, Pembangunan Aplikasi, Pusat Data terpadu, jaringan Intra dan sistem penghubung layanan pemerintah.
“Yang terpenting yaitu proses layanan harus terintegrasi dari pusat hingga daerah. Ini merupakan tantangan bagi kita karena banyak yang belum terintegrasi,” timpalnya.
Ketiga adalah domain manajemen meliputi manajemen resiko, yang memuat bagaimana keamanan data, aset dan sumber daya.
Keempat adalah domain layanan, dimana Pemerintah Kota Ambon memiliki SP4N LAPOR untuk pengaduan masyarakat, Sistem manajemen data statistik (Simdatik), Satu Data Indonesia, Sistem Manajemen Perijinan Terpadu Satu Pintu (Simantap), Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan (Simak), Srikandi, OSS, SIMPATDA, SIM PBB, Mall pelayanan Publik, dan lain sebagainya.
“Semua layanan dan aplikasi ini memberikan kemudahan yang dibuat dalam konsep internal maupun eksternal, sehingga semua program yang terkait tugas dan tanggungjawab pemerintah dapat terkontrol, meminimalisir adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ulasnya.
Pria smart itu, menandaskan, melalui SPBE dengan mendorong good dan smart governance diharapkan akan memberikan dampak; demokrasi, efiensi, efektifitas, transparan, akuntabel, berorintasi pada kepentingan publik, berbasis hukum serta pemberdayaan masyarakat.
Kuliah lapangan dengan tema “Peningkatan Kualitas Informasi Publik Melalui Sistem Informasi di Kota Ambon” diselingi dengan kunjungan para Para mahasiswa ke Command Center (CC) Kota Ambon dan didampingi Dosen Pengampu mata kuliah, Aminah Bahasoan, serta dosen pendamping Ahmad Rosadi Sakir.(MT-01)
