Jakarta,Moluccastimes.com-Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa “Demokrat sering ke Istana. PKS juga ke Istana, tetapi maunya malam” dihadapan pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 Mei 2023, ditanggapi DPP Partai Demokrat.
“Pernyataan Presiden itu menjadi perhatian masyarakat luas bahkan dapat disalahartikan, oleh sebab itu, kita perlu melakukan klarifikasi,” terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsyah, Rabu 31/05/2023.
Diakuinya, pihaknya segera mengumpulkan keterangan terkait adakah pertemuan antara DPP Partai Demokrat dengan Presiden.
“Disini kami berasumsi bahwa yang dimaksud dengan Demokrat itu adalah Pimpinan Partai Demokrat yang memungkinkan untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana. Sebagai Sekjen, saya bertanya dan memohon penjelasan dari Bapak SBY baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun sebagai Presiden RI Ke-6 juga dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono karena sekali lagi, dua tokoh inilah yang memungkinkan baik secara organisatoris maupun secara pribadi bertemu presiden di Istana,” jelas Harsyah.
Diungkapkan pria tampan itu, SBY menjelaskan bahwa dalam waktu 3,5 tahun ini hanya 3 kali bertemu dengan Joko Widodo.
“Pertama pada 10 Oktober 2019 di Istana Merdeka, siang hari atas inisiatif dan undangan Presiden Joko Widodo. Kedua, saat Bapak SBY menghadiri pernikahan saudara putra Presiden Joko Widodo, Kaesang, di Solo pada malam hari, beliau didampingi AHY juga EBY beserta istri masing-masing. Ketiga, Bapak SBY bertemu Presiden Joko Widodo di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada tanggal 15 November 2022 waktunya juga malam hari karena undangan yang diterima Bapak SBY adalah menghadiri Gala Dinner G20. Dan perlu dicatat bahwa tempat dan waktu pertemuan, ditentukan oleh Presiden Joko Widodo, bukan atas inisiatif Bapak SBY. Disisi lain, Bapak SBY menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut dengan rasa hormat karena diundang oleh Presiden,” rincinya.
Sementara Ketua Umum Partai Demokrat AHY juga menjelaskan selama 3,5 tahun terakhir ini, dirinya hanya satu kali bertemu Presiden Joko Widodo tanggal 9 Maret 2021 (sekitar 2 tahun lalu).
“Pertemuan itu atas permintaan pihak Istana dan tempat yang dipilih adalah Istana Bogor, dan waktu yang ditentukan adalah malam hari. Jadi waktu pertemuan yang malam hari itu juga bukan atas permintaan Ketum AHY. Namun, sebagaimana sikap Bapak SBY yang menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, demikian juga sikap Ketum AHY,” tambahnya.
Harsyah mengungkapkan, ternyata pihak istana menyampaikan keinginan Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Bapak SBY adalah untuk memberikan klarifikasi atas apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko tentang gerakannya untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.
“Waktu itu, Bapak SBY menjawab bahwa yang paling tepat untuk mendengarkan penjelasan Presiden Joko Widodo adalah Ketum AHY. Singkat kata, Ketum AHY diundang untuk hadir di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021 malam hari,” timpalnya.
Dalam pertemuan dengan AHY di Istana Bogor malam itu, Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Mensesneg Pratikno menjelaskan bahwa beliau tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko untuk mengambilalih Partai Demokrat. Begitulah pengakuan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada Ketua Umum AHY.
Ditegaskan, empat kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan tokoh Partai Demokrat, Bapak SBY dan Ketum AHY, terjadi 2 – 3 tahun yang lalu.
“Pertemuan-pertemuan itu bukan yang sering digambarkan oleh publik sebagai pertemuan politik yang lazim dilakukan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai politik pendukung pemerintah. Karena itu lewat penjelasan ini diharapkan masyarakat mengerti persoalan sebenarnya dan tidak memiliki praduga yang tidak baik kepada Partai Demokrat seolah-olah Partai Demokrat juga ikut mencari jalan untuk bertemu Presiden Joko Widodo dan meminta waktunya malam hari. Kalau tidak kami klarifikasi, bisa saja Partai Demokrat dituduh “kucing-kucingan”, padahal itu tidak pernah kami lakukan,” jelasnya.
Harsyah menambahkan, jika ada perbedaan pendapat dengan pihak Istana, Partai Demokrat siap untuk ‘dikonfrontir’ baik dengan Presiden Joko Widodo maupun pembantu-pembantunya.
“Hal ini sangat penting agar kebenaran tegak di negeri yang kita cintai ini,” pungkasnya.(MT-01)
