“Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Imigrasi ini dibangun atas kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya,” ungkap Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku Affandy Hassanusi di Kantor Gubernur Maluku, Rabu 04/06/2025.
Ambon,moluccastimes.id-Memperpendek rentang kendali masalah imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Imigrasi di Kabupaten Maluku Barat Daya segera diluncurkan.
“Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Imigrasi ini dibangun atas kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya,” ungkap Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku Affandy Hassanusi di Kantor Gubernur Maluku, Rabu 04/06/2025.
Diakuinya hal ini atas prakarsa Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, LL.M dan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, S.Sos dalam program 100 hari kerjanya.
“Mengingat Maluku merupakan Provinsi Kepulauan dengan gugusan pulau yang berjumlah 1.412 pulau dan berbatasan langsung dengan Negara lain yaitu Timor Leste dan Australia, maka TPI dan Pos Imigrasi harus ada disana jua,” akunya.
Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) jelas Hassanusi berada di Pulau Moa, dan Pos Imigrasi, tepatnya di Pulau Liran, Pulau Wetar, Pulau Kisar dan Pulau Letti, yang merupakan pulau-pulau terluar dari Indonesia dan berbatasan dengan Timor Leste.
“Proses persiapan pembentukan TPI dan Pos Imigrasi ini telah dilakukan secara optimal termasuk Gedung Kantor dan sarana prasarana penunjang serta kesiapan personel,” terang Kepala BPPD Provinsi Maluku itu
Affandy mengatakan TPI dan Pos Imigrasi di MBD sebagai wujud penegasan keamanan dan kedaulatan negara, yang juga memberikan dampak adanya interaksi antar Indonesia dan Timor Leste baik dalam sektor ekonomi (perdagangan) maupun sektor pariwisata (kunjungan wisatawan mancanegara), yang bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembentukan TPI dan Pos Imigrasi ini juga dapat mengoptimalkan pengawasan keimigrasian untuk mencegah pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian seperti people smuggling, human trafficking, penyeludupan narkoba dan senjata api,” rincinya.
Dirinya menyampaikan pemeriksaan keimigrasian ini sangat diperlukan, mengingat pulau-pulau tersebut terdapat lalu lintas Warga Negara Asing (WNA) Timor Leste yang sering membeli ikan dan hasil bumi di sana dengan menggunakan speed boat dari Timor Leste, serta hubungan kekeluargaan yang erat antara masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan Timor Leste yang secara langsung memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sana.
“Sebagai apresiasi, Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan 50 paspor gratis sekaligus melaunching TPI dan pembuatan paspor. Kemudian penyerahan hibah lahan Pemerintah Daerah kabupaten MBD untuk pembangunan Kantor Imigrasi secara permanen. Semoga kedepan proses pembentukan dan proses pemeriksaan keimigrasian maupun dalam pengawasan agar program ini dapat berjalan optimal dan efektif,” harapnya. (MT-01)
