Opini WDP, Wali Kota : Bahan Introspeksi Tata Kelola Keuangan

by -10 Views

“Hal ini juga menjadi bahan introspeksi Pemkot Ambon dalam kaitan menumbuhkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik kedepan,” ulas Wattimena.

Ambon,moluccastimes.id-Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hasil audit BPK RI Perwakilan Maluku akan menjadi motivasi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si dalam Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di ruang paripurna, Rabu 02/07/2025.

“Hal ini juga menjadi bahan introspeksi Pemkot Ambon dalam kaitan menumbuhkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik kedepan,” ulas Wattimena.

Sementara itu, Laporan yang disampaikan mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, hingga Laporan Operasional.

Wali Kota menjabarkan bahwa pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2024 mencapai Rp1,19 triliun atau 94,97% dari target. Sementara belanja daerah terealisasi Rp1,21 triliun atau 94,89% dari anggaran yang direncanakan.

“Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2024 tercatat Rp8,3 miliar, yang akan menjadi bagian dari pembiayaan pada APBD Perubahan tahun 2025. Total aset Pemkot Ambon tercatat sebesar Rp2,09 triliun, sementara kewajiban sebesar Rp114,65 miliar,” rincinya.

Disisi lain, Wali Kota juga menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025. I

“Gejolak ekonomi global, termasuk perang dagang dan disrupsi pasokan, berdampak pada fiskal nasional dan daerah. Sehingga pendapatan daerah Kota Ambon dalam APBD-P 2025 diestimasi sebesar Rp1,28 triliun, turun 1,77% dari target awal. Belanja daerah juga mengalami penyesuaian menjadi Rp1,32 triliun, mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja,” paparnya.

Lanjutnya, situasi global menuntut kita melakukan penyesuaian kebijakan fiskal yang bijak demi menjamin kelangsungan program prioritas nasional dan daerah.(MT-01)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *