“Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap kecerobohan administratif maupun tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat, Mari sama-sama kita wujudkan transformasi birokrasi yang transparansi dan akuntabel menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur.
Ambon,moluccastimes.id-Dalam rangka pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis terhadap Proyek Strategis dan Proyek Strategis Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Universitas Pattimura Ambon dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku tahun anggaran 2024, Kejaksaan Tinggi Maluku menyelenggarakan Exit Meeting bersama Pemerintah Provinsi Maluku, Rabu 16/07/2025.
“PPS dan PSD Kejaksaan Tinggi Maluku bukan bertujuan untuk menghapus stakeholder dari tanggung jawabnya, namun tujuan PPS dan PSD untuk meminimalisir adanya praktek penyimpangan dan mempercepat penyelesaian proyek agar bisa berjalan lancar sesuai target operasi yang sudah ditetapkan oleh Tim PPS,” Ungkap Kajati Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, S.H.,M.H.
Kajati menegaskan, PPS dan PSD Kejaksaan Tinggi Maluku tidak mencampuri urusan teknis pekerjaan maupun anggaran proyek.
“Kami hanya terbatas pada penyelesaian potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dengan berdasarkan prinsip Objektif, Profesional, Koordinasi, Kerahasiaan, Netralitas dan Akuntabilitas,” timpal Kajati.
Prasetyo menerangkan, tahun 2024 Kejati Maluku telah melaksanakan PPS terhadap Proyek Strategis Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sebanyak 82 Paket Proyek Pekerjaan Fisik dan pengadaan e-Katalog sebanyak 33 Paket yang tersebar pada 8 Dinas pada Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku serta 37 Paket Proyek Strategis pada Universitas Pattimura Ambon dan 10 Paket pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku.
“Terhadap 2 proyek PSD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2024 pada RSUD Haulussy dan Dinas Pariwisata, telah kami lakukan Pemutusan kegiatan PPS, dikarenakan pemohon tidak kooperatif dalam memberikan data dan informasi, saya tidak ingin hal itu terjadi lagi” pungkas Kajati.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H.,LL.M mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Kejati Maluku yang telah melaksanakan Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024.
“Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Daerah ini sejalan dengan Sapta Cita Pemerintah Provinsi Maluku yakni Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat Secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel. Kami berkomitmen dan mendukung penuh Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Maluku oleh Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai upaya menjaga pembangunan tetap berada dalam koridor hukum, transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Gubernur menginstruksikan para Pimpinan OPD untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dan catatan perbaikan secara cepat, tepat dan bertanggung jawab, serta menghindari segala bentuk pelanggaran prosedural baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan.
“Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap kecerobohan administratif maupun tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat, Mari sama-sama kita wujudkan transformasi birokrasi yang transparansi dan akuntabel menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur.
Kegiatan exit meeting ini, dihadiri juga oleh Para Asisten, Kabag TU dan Para Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku serta Jajaran Bidang Intelijen yang terdiri dari Kasi IV M. Ruslan Marasabessy, S.H.,M.H, Kasi II Irvan Bilaleya, S.H, Kasi III Aizit P. Latuconsina, S.H.,M.H, Kasi V Hasan M. Tahir, S.H.,M.H, Kasi Penkum dan Humas Ardy, S.H.,M.H serta Para Jaksa Fungsional pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku.
Gubernur Maluku dalam kehadirannya didampingi Sekretaris Daerah Ir. Sadali Ie, M.Si dan Inspektur Daerah Drs. Jasmono, M.Si serta beberapa Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Dr. H. Yamin, S.Ag.,M.Pd dan Para Pejabat pada Universitas Pattimura Ambon.(MT-01)
