Rapat Komisi, Laturiuw Minta Disdik & BKPSDM Evaluasi Kuota “Mubasir”

by -26 Views

“Namun yang terjadi, dari 393 formasi guru, 125 tidak terisi dan kelihatan sangat mubasir. Karena itu harus menjadi bahan evaluasi bersama,” tegasnya.

Ambon,moluccastimes.id-Ternyata dalam seleksi ASN tahun 2024, sebanyak 125 formasi guru tidak terisi termasuk formasi guru agama Katolik sebanyak 24 kuota yang bahkan tidak memiliki pendaftar.

Hal tersebut terkuak dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Ambon bersama Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pendidikan Kota Ambon yang menjadi keprihatinan Anggota Komisi, Christianto Laturiuw, SE, Selasa 15/07/2025.

“Sangat miris jika kuota yang diberikan pemerintah pusat dengan total 2.144 untuk Kota Ambon, tidak terisi dengan sempurna. Padahal, formasi tenaga pendidikan yang dialokasikan sebanyak 393 justru menyumbang angka kekosongan tertinggi,” ujarnya.

Laturiuw menyatakan, sebelumnya pihaknya telah mengingatkan agar kebutuhan formasi harus mengakomodir kenyataan yang ada.

“Namun yang terjadi, dari 393 formasi guru, 125 tidak terisi dan kelihatan sangat mubasir. Karena itu harus menjadi bahan evaluasi bersama,” tegasnya.

Hal yang menjadi sorotannya adalah tidak siapnya Dinas Pendidikan mengantisipasi potensi kekosongan formasi.

“Kita tidak berpikir antisipasi sebelum terjadi. Seharusnya komunikasi yang terbangun dengan pemerintah pusat adalah bagaimana jika ada formasi yang tidak terisi, apakah bisa digantikan dengan formasi lain, misalnya guru mata pelajaran pendidikan dan kesehatan yang justru banyak peminatnya. Sehingga kuota yang diberikan tidak mubasir,” papar pria smart itu.

Disisi lain, politisi Gerindra itu melihat adanya ketimpangan pendistribusian guru.

“Yang kita ketahui, dari 94 SMP di Kota Ambon, hanya 4 sekolah yang memiliki tenaga pengajar dengan kompetensi yang merata dan lengkap. Sementara sekolah lainnya masih kekurangan guru, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi. Ini juga harus menjadi perhatian, utamakan pemerataan kompetensi dan kualitas guru untuk seluruh sekolah sehingga tidak ada “logo” sekolah unggulan,” bebernya.

Bahkan pria tampan itu juga meminta agar Dinas Pendidikan maupun BKPSDM memperhitungkan kuota guru yang akan memasuki purna bakti.

“Yang harus kita lakukan adalah memiliki data yang akurat, kemudian koordinasi bersama pemerintah daerah dan pusat sehingga masalah kuota kekurangan guru tidak terjadi lagi. Persoalan yang mendasar, pendidikan menyangkut ketersediaan guru yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kota Ambon. (MT-01)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *