Ambon,moluccastimes.id-Guna menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi masyarakat, maka kebijakan adaptif serta afirmatif dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan.
Demikian Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, sebagai nara sumber Diskusi Panel bertema “Birokrasi dan Kebijakan Publik Berbasis Kepulauan”, yang digelar oleh Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti), Kamis 18/06/2026.
“Diketahui karakteristik geografis Maluku merupakan provinsi kepulauan karena itu memerlukan model tata kelola pemerintahan yang berbeda, dibandingkan dengan daerah daratan,” ungkap Lekransy.
Oleh sebab itu, lanjutnya, berbagai kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang tersebar, sehingga pelayanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
“Pembangunan daerah kepulauan membutuhkan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi geografis. Pemerataan pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan konvensional, tetapi harus didukung oleh kebijakan afirmatif yang berpihak pada wilayah kepulauan,” ulas pria smart itu.
Walaupun demikian, hingga kini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar sebagai tantangan pembangunan di Maluku antara lain kesenjangan pelayanan publik antarwilayah, distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum merata, tingginya biaya transportasi laut dan logistik, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital di pulau-pulau kecil.
“Kondisi ini berdampak pada kualitas pelayanan publik, serta berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Karena itu langkah startegis perlu dilakukan misalnya Dana Khusus Wilayah Kepulauan (DKWK), yang dapat menjadi instrumen fiskal afirmatif bagi daerah-daerah kepulauan, agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal,” jelas ayah satu putri ini.
Selain DKWK, pemberian insentif khusus bagi ASN yang bertugas di wilayah kepulauan, guna mendorong pemerataan sumber daya aparatur, juga penguatan transportasi laut serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan kepulauan untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat melahirkan gagasan dan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan birokrasi dan kebijakan publik yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Diskusi panel yang diikuti dosen, mahasiswa, peneliti, serta berbagai pemangku kepentingan tersebut turut menghadirkan Dr. Hengky Pattimukay yang membahas materi penguatan tata kelola pemerintahan daerah dari perspektif kebijakan publik, serta Dr. Amir Faisal Kotarumalos, yang mengulas dinamika politik lokal dan implementasi otonomi daerah di kawasan kepulauan.(MT-01)
