Ambon,moluccastimes.com-Seluruh kegiatan perencanaan anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Tahun 2023, telah melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta mendapat persetujuan DPRD Kota Ambon.
“Jadi, penyediaan pakaian Dinas dan Atribut Kepala Daerah dengan nilai sebesar Rp. 400 juta, sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku,” tandas Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, Drs. Herman Tetelepta, Jumat, 07/03/2024
Ditekankan, tidak ada potensi korupsi dalam anggaran pekaian dinas Penjabat Wali Kota Ambon.
“Dapat dikatakan, pemberitaan salah satu media online terkait potensi korupsi, itu tidak benar,” tetelepta mengklarifikasi.
Lanjutnya, khusus untuk anggaran penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah, ada 2 (dua) item belanja atau pengeluaran.
“Pertama, belanja jahit pakaian dinas dan atribut kepala daerah itu sendiri dan yang kedua adalah belanja bahan kain di UMKM atau para pengrajin. Misalnya kelompok tenun ikat Mayar di Wayame, itu yang menjadi penyedia kain tenun. Selain itu saat melakukan kunjungan, pameran atau Expo di luar daerah, ada kain khas dari daerah tersebut yang dibeli, selain untuk kenang–kenangan, nantinya juga akan dibuatkan pakaian untuk kepala daerah,” jelas Tetlepta.
Mantan Camat Sirimau menguraikan anggaran belanja dari 2 item tersebut.
“Realisasi anggaran sebenarnya untuk kegiatan Belanja Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah, berjumlah Rp.197.321.848, sementara untuk belanja kain/bahan sebesar Rp.74.353.342 untuk kepentingan expo dan lain-lain, sehingga totalnya mencapai Rp.272.676.290 yang sudah termasuk PPH dan PPn. Dengan demikian Tidak menghabiskan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400 juta,” tegasnya.
Ditambahkan, Kepala Daerah merupakan representasi atau citra dari Pemerintah Kota (Pemkot) sehingga dalam penampilannya di hadapan publik harus rapi, baik, dan sopan.
“Karenanya performance harus diikuti dengan kualitas pakaian dan atribut yang akan dikenakan kepala daerah yang perlu diperhatikan, dan tentunya akan berpengaruh pada anggaran yang disediakan,” imbuhnya.
Disamping itu, Tetelepta meminta agar jurnalis yang melakukan kegiatan peliputan berita harus mengkonfirmasi isu dengan jelas dan benar.
“Sehingga pemberitaan yang disampaikan kepada khalayak tidak menimbulkan salah pengertian maupun salah tafsir,” pungkasnya. (MT-01)
