Menurut Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, L.LM penguatan konektivitas laut menjadi salah satu kebutuhan utama mengingat karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan. Karena itu, maka Pemerintah Daerah berupaya menghadirkan layanan penyeberangan yang lebih andal guna mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarpulau.
Ambon,moluccastimes,id-Guna memperkuat konektivitas transportasi laut di wilayah kepulauan, serta memangkas tingginya biaya logistik dan menekan inflasi di wilayah 3T Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menjajaki kerja sama strategis untuk meningkatkan layanan transportasi penyeberangan di Maluku.
Menurut Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, L.LM penguatan konektivitas laut menjadi salah satu kebutuhan utama mengingat karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan. Karena itu, maka Pemerintah Daerah berupaya menghadirkan layanan penyeberangan yang lebih andal guna mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarpulau.
Hal ini juga merupakan peluang besar yang terbuka bagi Maluku seiring berkembangnya sejumlah Proyek Strategis Nasional di Maluku, seperti Blok Masela, Maluku Integrated Port, dan Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan yang ada di belahan wilayah 3T.
Dengan kehadiran proyek-proyek tersebut akan meningkatkan kebutuhan terhadap sistem transportasi laut yang terintegrasi.
Sementara itu tujuan utama menjajaki kerja sama strategis adalah untuk memperkuat jaringan konektivitas laut antarpulau yang berimplikasi memangkas tingginya biaya logistik serta menekan inflasi di wilayah 3T Maluku.
Pemerintah Provinsi Maluku sangat berharap langkah ini mampu menghadirkan layanan penyeberangan yang lebih andal serta memperlancar mobilitas warga di kawasan tersebut bahkan lewat kemitraan tersebut mampu memperkuat konektivitas antarpulau, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Dalam pertemuan penjajakan kerjasama tersebut menghadirkan Asisten II Setda Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kasrul Selang; Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Drs. Semuel E. Huwae, M.H; Direktur Utama PT Panca Karya, Muhammad Rany Tualeka serta Kepala ASDP Cabang Ambon Hafiluddin Usman pada Selasa 21 Juli 2026.
Jajaki Kebutuhan Transportasi Laut, Pulau Pombo Jadi Fokus
Langkah untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang andal tersebut diwujudkan dengan memetakan kebutuhan transportasi laut dan memperkuat sistem logistik antarpulau di wilayah kepulauan Maluku. Salah satunya adalah mengembangkan potensi infrastruktur transportasi laut yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah, yaitu di kawasan Pulau Pombo Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
Karena itu selain menggandeng PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku juga berkolaborasi dengan Bank Dunia yang kemudian melakukan tinjauan lapangan ke Pulau Pombo.
Kunjungan yang dilakukan pada Selasa 06 Agustus 2026 tersebut, adalah untuk melihat secara langsung kondisi lapangan untuk memastikan perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pendekatan dari atas (top-down). Sekaligus menjadi catatan rencana pengembangan terutama dalam upaya membangun infrastruktur transportasi laut yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
Menurut Plt. GM PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon, Hafiludin Usman, Pulau Pombo memiliki posisi yang strategis dalam mendukung konektivitas antarpulau. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, Bank Dunia, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan infrastruktur transportasi dan pelabuhan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai informasi, Pulau Pombo merupakan pulau kecil tak berpenghuni terletak di Selat Haruku, di antara Pulau Ambon dan Pulau Haruku. Dan secara administratif, pulau ini berada di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Pombo, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
Pulau Pombo berdiri diatas daratan seluas 6,9 hektar, dikelilingi hamparan pasir putih bersih dan air laut yang sangat jernih dengan terumbu karang alami serta kaya akan biota laut sehingga Pulau Pombo menjadi destinasi favorit untuk snorkeling, diving, memancing, serta berkemah bagi para pelancong dari Kota Ambon.
Pombo sendiri berasal dari bahasa Portugis yang berarti burung merpati sehingga pulau ini merupakan habitat asli dari burung pombo (merpati liar endemik Maluku).
Sebagai Taman Wisata Alam (TWA) yang merupakan kawasan konservasi, Pulau Pombo dikelola BKSDA Maluku namun dalam pengelolaannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dari negeri (desa) sekitar seperti Waai, Tulehu, Liang, dan Kailolo.
Keterlibatan Bank Dunia
Sementara itu keterlibatan serta kehadiran Bank Dunia dalam meninjau langsung kondisi geografis Maluku menjadi momentum penting.
Mengapa penting? Karena sebagai provinsi kepulauan, Maluku sangat bergantung pada konektivitas laut untuk mobilitas warga serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Penguatan sektor ini dinilai berdampak langsung pada penurunan biaya logistik dan penguatan aktivitas ekonomi daerah.
Kehadiran lembaga keuangan internasional ini diharapkan mampu memberikan solusi pendanaan alternatif melalui skema kemitraan, mengingat pembangunan infrastruktur maritim yang modern memerlukan anggaran besar yang tidak dapat ditopang sepenuhnya oleh APBD maupun APBN.
Disisi lain, kehadiran Bank Dunia dengan perencanaan transportasi yang lebih terukur, masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) diharapkan tidak lagi merasa terisolasi dan dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang setara dengan wilayah lain.
Walaupun demikian, rencana pengembangan di kawasan Pulau Pombo ini masih memerlukan kajian lebih mendalam, mengingat Pulau Pombo merupakan kawasan konservasi. Karena itu membutuhkan pemikiran serta rencana yang logis serta terarah diantaranya investasi yang besar untuk membangun infrastruktur maritim misalnya pelabuhan penyeberangan, armada kapal modern, hingga sistem navigasi yang membutuhkan investasi tidak kecil, dan tidak dapat ditampung dalam APBD atau APBN.
Hal lain adalah bagaimana menghubungkan pulau-pulau di Maluku dengan memperhatikan logistik, sebab jika armada minim ditambah jadwal yang tidak menentu untuk kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) akan berpengaruh terhadap inflasi. Tidak hanya sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan juga ikut terpengaruh mengingat akses mobilitas dengan konektivitas laut yang tidak lancar.
Peran ASDP Perkuat Konektivitas Laut
Dalam hal ini ASDP menyatakan kesiapan mendukung penuh program strategis pemerintah dan kolaborasi lintas lembaga dimaksud. Karena yang diharapkan dalam kolaborasi seperti ini adalah bagaimana Maluku mampu menghasilkan perencanaan transportasi yang lebih terukur demi membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah terpencil.
Melalui moto “We Bridge The Nation” atau “Bangga Menyatukan Nusantara” menjadi komitmen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai penyedia jasa penyeberangan maritim terbesar di Indonesia untuk bertindak sebagai “jembatan” yang menghubungkan infrastruktur darat, melancarkan mobilitas warga, serta menyatukan berbagai pulau di seluruh wilayah Nusantara. (MT-01)
