“Kecurangan dalam layanan kesehatan bukan sekadar soal kerugian finansial, melainkan juga menyangkut keselamatan pasien dan kepercayaan publik. Karena itu, kami mendorong transformasi dari pendekatan berbasis volume menuju layanan berbasis nilai (value-based healthcare) agar biaya lebih efisien dan hasil klinis bagi pasien maksimal,” ujar Prihati.
Jakarta,moluccastimes.id-Meluasnya cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuntut sistem pengawasan yang lebih ketat.
Untuk menjaga mutu layanan dan keselamatan pasien dari risiko kecurangan (fraud), BPJS Kesehatan menginisiasi pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) dalam gelaran 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu 18/11/2026.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa hingga 1 November 2026, program JKN telah melindungi sekitar 285,8 juta jiwa atau mencakup 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya skala kepesertaan ini membawa tantangan dan kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan pembiayaan serta pelayanan kesehatan.

“Kecurangan dalam layanan kesehatan bukan sekadar soal kerugian finansial, melainkan juga menyangkut keselamatan pasien dan kepercayaan publik. Karena itu, kami mendorong transformasi dari pendekatan berbasis volume menuju layanan berbasis nilai (value-based healthcare) agar biaya lebih efisien dan hasil klinis bagi pasien maksimal,” ujar Prihati.
Sebagai langkah konkret di internal, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan dari tingkat pusat hingga cabang, menetapkan indikator kinerja khusus, serta membekali para verifikator dengan modul anti-kecurangan bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sementara melalui wadah INHAFA, kolaborasi lintas sektor akan diperkuat lewat pertukaran pengetahuan, peningkatan kompetensi, dan pengawasan bersama.
Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menegaskan bahwa pemberantasan kecurangan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari fasilitas kesehatan, asosiasi profesi, hingga aparat penegak hukum.
“Kita membangun tembok pencegahan yang kokoh lewat penguatan sistem dan integritas bersama. Jika masih ada pihak yang nekat melanggar, tentu harus siap berhadapan dengan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Vetty.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyoroti pentingnya payung hukum yang lebih kuat untuk menutup celah tata kelola dalam sistem JKN.
Menurutnya, aturan penanganan kecurangan saat ini masih terbatas pada level peraturan menteri. Ia mendorong agar status regulasi tersebut ditingkatkan di masa mendatang guna memberikan efek jera dan landasan hukum yang lebih kokoh.
“Di era keterbukaan informasi saat ini, kita harus membangun ekosistem yang tangguh agar program JKN tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap para pelapor (whistleblower) serta pembaruan pedoman penanganan kecurangan harus terus kita kawal bersama,” pungkasnya.(MT-01)






