Hal ini terjadi setelah para buruh sapu dan petugas mobil angkutan sampah melakukan hearing dengan Komisi III DPRD Kota Ambon, di Baileo Rakyat Belakang Soya, Jumat 02/08/2019.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally, setelah melakukan hearing bersama maka diketahui persoalan utama adalah bentuk komunikasi yang tidak sampai kebawah secara proporsional.
“Mereka tidak salah datang mengadukan perihal mereka, ini hal lumrah. Namun, kami juga memberikan catatan penting bagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan untuk mengganti gaya komunikasi sehingga mereka yang dibawah dapat menerima informasi yang seharusnya, tidak lagi melalui mulut ke mulut. Persoalannya jika informasi dari mulut ke mulut ini sangat beresiko salah paham dan salah pengertian,” papar Wally.
Dikatakan politisi asal PKS ini, Para buruh sampah dan petugas mobil angkutan sampah yang bernaung dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan ini mengadukan perihal insentif belum dibayar dari bulan Juli 2019.
“Sebagai wakil rakyat, kami menerima mereka untuk duduk bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan guna menyelesaikan masalah tersebut,” aku Wally.
Dikatakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon mengakui bahwa insentif bulan Juli sementara dalam proses.
“Kemungkinan para buruh tidak sabar menunggu insentif bulan Juli dikarenakan informasi yang diterima dari atas tidak sampai sasaran. Menurut pengakuan Ibu Kadis, anggaran untuk para buruh dan sopir angkutan mobil sampah sudah tertampung namun mekanisme pembayaran yang sementara dalam proses,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Ir. Luzia Izaak usai pertemuan juga mengakui hal tersebut.
“Anggaran memang telah tersedia namun kita harus mengikuti mekanisme pembayaran. Saya pastikan hari Senin pekan depan, insentif mereka sudah terbayarkan. Saya berharap mereka mau menunggu proses yang sedang berlangsung,” tegas Izaak.(MT-01)
