Cegah Temuan Hukum & Program Tumpang Tindih, DPRD Ambon Feat Kemendagri & BPK RI Perkuat Tata Kelola Pokir

by -6 Views

“Dengan memahami rambu-rambu hukum sejak tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan atau permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon,” tegas Tamaela saat membuka kegiatan tersebut.

Ambon,moluccastimes.id-Guna memastikan pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan berjalan akuntabel, selaras dengan kebutuhan warga, serta bebas dari potensi pelanggaran hukum, DPRD Kota Ambon menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon” di Hotel Santika Premiere Ambon, Sabtu 14/11/2026.

Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits L. Tamaela, SE, menegaskan bahwa integrasi antara aspirasi masyarakat yang dijaring dewan dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah merupakan kunci pembangunan yang tepat sasaran.

Menurutnya, penyelarasan sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS, hingga APBD akan mencegah terjadinya tumpang tindih program antara legislatif dan eksekutif.

Selain menyoroti efisiensi program, Tamaela menekankan pentingnya pemahaman rambu-rambu hukum dan penguasaan teknis penginputan pokir pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai aturan terbaru.

Kehadiran pemateri dari pemerintah pusat dan lembaga pemeriksa keuangan dinilai krusial untuk memitigasi risiko di masa mendatang.

“Dengan memahami rambu-rambu hukum sejak tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan atau permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon,” tegas Tamaela saat membuka kegiatan tersebut.

Sejalan dengan hal itu, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, S.STP, M,Si dalam laporannya menjelaskan bahwa sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD harus terlibat secara substansial dalam menentukan arah kebijakan daerah melalui rumusan pokir yang berkualitas.

Penyelenggaraan bimtek ini diarahkan untuk mencapai tiga target utama, meliputi:
• Meninjau kembali mekanisme, tahapan, serta regulasi pengelolaan pokok-pokok pikiran dalam perencanaan pembangunan daerah.
• Meningkatkan kualitas penjaringan, penginputan, dan pengusulan aspirasi agar benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pembangunan Kota Ambon.
• Memperkuat sinergi dan koordinasi kelembagaan antara DPRD dan Pemerintah Kota Ambon.

Untuk mengurai berbagai kendala teknis di lapangan secara langsung, kegiatan ini menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, S.STP., M.Si dan Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Benny Pandan Nugroho.

Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Ambon juga dilibatkan dalam sesi Focus Group Discussion (FGD) guna menyamakan persepsi bersama para anggota dewan. (MT-01)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *