Ambon,MollucasTimes.Com-Guna mengubah kualitas pendidikan di Provinsi Maluku, perlu evaluasi dan perhatian yang sungguh dari masing-masing Pemerintah Kabupaten Kota.
Hal ini diungkapkan Anggota DPD Dapil Maluku, Anna Latuconsina, Jumat 04/05/18.
Dikatakannya, dunia pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi perhatian.
“Karena banyak hal yang harus dilihat bukan saja sekedar menghadiri upacara serta mendengar pidato Menteri Pendidikan setiap tahunnya, tapi lebih bagaimana evaluasi pendidikan sesuai dengan standar dan kualitas sumber daya manusia,” jelas Latuconsina.
Sejak dulu hingga kini masalah pendidikan tidak pernah tuntas, karena pendidikan itu selalu dinamis.
“Dalam memperingati hari Pendidikan Nasional tahun ini, saya berimpresi untuk sama-sama kita mengevaluasi kemajuan dunia pendidikan sehubungan dengan bagaimana kualitas tenaga pendidik maupun kualitas yang dicetak dari lembaga pendidikan yang ada,” aku Latuconsina.
Dikatakan, dari segi pembangunan infrastruktur pendidikan di Ibu Kota Kabupaten Kota terlihat sangat baik bahkan jumlah guru terkesan ‘melimpah’.
“Namun pada kenyataannya hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di daerah pedalaman Provinsi Maluku ini. Infrastruktur pendukung pendidikan masih sangat minim bahkan tidak memadai. Demikian juga dengan kuantitas tenaga pendidik dimana satu guru harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Ini persoalan,” paparnya.
Dikatakan, persoalan ini merupakan masalah bersama.
“Masalah pendidikan merupakan masalah otonomi yang sudah seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota yang ada. Walaupun ada anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20%, tetapi itu belum mencukupi kebutuhan pendidikan secara umum. Sebab itu Pemerintah Kabupaten Kota harus menyiapkan minimal 20% juga dalam APBD untuk memperbaiki mutu pendidikan masing-masing Kabupaten Kota. Sehingga dengan demikian mampu meminimalisir ketertinggalan bahkan sebaliknya meningkatkan kualitas pendidikan secara umum di Maluku,” jelasnya.
Namun, yang menjadi pertanyaan apakah Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku ini telah menyisihkan 20% anggaran untuk dunia pendidikan?.
“Kebutuhan pendidikan harus menjadi tanggungawab bersama. Bicara kebutuhan, soal buku misalnya menelan anggaran yang tidak sedikit. Belum lagi sarana dan prasarana lainnya. Saya pikir belum semua Kabupaten Kota memiliki pemikiran ini. Sebab jika ada pemikiran menyisihkan anggaran APBD untuk pendidikan, maka masalah selama ini dapat teratasi,” ungkapnya.
Dikatakan, sejauh ini dirinya melihat banyak sekolah di daerah terpencil belum menggunakan kurikulum 13 (K-13), walaupun sudah seharusnya menggunakan KTSP.
“Yang tadi saya katakana, ini masalah harus ditanggulangi bersama sehingga kita memberikan kesempatan bagi anak usia sekolah di daerah terpencil memperoleh pendidikan yang layak. Maka dengan demikian sumber daya manusia yang dihasilkan akan berkualitas,” beber wanita yang selalu terlihat ayu ini.
Ditambahkan selain buku dan kualitas sumber daya manusia, perlu diperhatikan sarana untuk pelaksanaan UNBK.
“Kedepan, pastinya semua sekolah di segala pelosok harus melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Maka kesiapan sarana seperti komputer, ketersediaan jaringan internet atau wifi bahkan listrik harus dipikirkan mulai sekarang sehingga tidak tertinggal dengan daerah lain di Indonesia,” pungkas politisi wanita ini. (MT-01)
