Ambon,MollucasTimes.Com-Berdasarkan kesepakatan bersama dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) antara DPRD dan Pemerintah Daerah dengan tema “Melanjutkan Peningkatan Daya Saing, Ekonomi Dearah, dan Sumber Daya Manusia Yang Didukung Konektivitas Antar Wilayah di Maluku, Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahtreaan Masyarakat Berbasis Kepulauan, menjadi bingkai perwujudan berbagai agenda pembangunan daerah”.
Hal ini sekaligus memberi arahan bagi prioritas pembangunan tahun 2016, yang meliputi reformasi birokrasi serta pemantapan demokrasi keamanaan ketertiban dan kualitas perdamaian.
Demikian Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin 05/0/17.
Dirincikan dari tema tersebut terdapat sembilan rancangan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Diantaranya penangulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan dan pemerataan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat serta peningkatan infrastruktur dasar, iklim investasi dan pengembangan usaha, ketahanan pangan, optimalisasi penataan ruang, percepatan pembangunan kawasan perbatasan tertinggal, terdepan, terluar, serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana serta pengembangan kebudayaan kreatifitas dan inovasi teknologi.
“Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, Pemerintah Daerah telah berinisisasi menangani khususnya daerah rawan pangan, pengembangan cadangan pangan daerah, lumbung pangan pada tingkat desa, pilot project pangan untuk keluarga miskin serta menunjang pemberdayaan para petani,” ungkapnya.
Sementara untuk masalah pangan sendiri, Pemerintah akan terus menjaga pengembangan pangan di Maluku kedepan melalui program pemberdayaan para petani.
Ditambahkan sesuai Peraturan Daerah nomor 23 tahun 2016 tentang Perubahan APBD Maluku tahun 2016, maka ditetapkan besaran anggaran sebesar 2,74 triliun Rupiah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebesar 600,78 Miliar Rupiah, dari dana perimbangan sebesar 2,04 triliun rupiah. Sehingga pendapatan daerah yang sah, sebesar 94,28 miliar rupiah.
Dengan total realisasi pendapatan secara keseleruhan 2,54 triliun atau mencapai 92, 80 persen.
Sedangkan untuk belanja sendiri ditetapkan sebesar 2,79 triliun rupiah, yang terdiri dari belanja langsung sebesar 1,58 triliun. Dan belanja tidak langsung sebesar 1, 21 triliun rupiah. Total realisasi pada sisi belanja pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun 2015-2016 sebesar 2,57 triliun atau 91,96 persen.
“Dengan demikian Pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara utuh di Provinsi Maluku. Karena itu harus ada kerjasama yang baik lintas sektoral yang mendukung tercapainya kesejahteraan yang diinginkan bersama,” tutupnya (MT-09).
