Ambon,Mollucastimes.Com – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan para Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Daerah Haulussy (RSUD) atas kenaikan upah yang harus dibayarkan oleh Badan Penyelenggraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi Maluku pada beberapa hari kemarin mendapat perhatian yang serius oleh Gubernur Maluku Ir Saidd Assgaff.
Gubernur Maluku Ir Saidd Assagaff dalam sambutan penyerahan bantuan dan juga hadiah-hadiah dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 tahun 2016 oleh di Provinsi Maluku, beberapa waktu lalu , mengatakan Pemerintah Provinsi sangat menyadari sungguh kesehatan adalah hak asasi manusi (HAM), namun momentum tersebut masih saja disalahgunakan oleh sejumlah Dokter yang ada di Rumah Sakit Daerah Haulussy (RSUD) Ambon dengan melakukan Aksi Demonstrasi diwaktu bersamaan peringatan HKN oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
“ Saya sangat kaget ketika dihari ulang tahun Kesehatan Nasional ke-52 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, ada dokter-dokter di Rumah Sakit Daerah (RSUD Haulussy) ada yang lakukan aksi mogok kerja, ini aneh dan baru pernah terjadi, sehingga saya mintakan kepada saudara Wakil Gubernur Maluku Dr Zeth Sahuburua, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Kepala RSUD Haulussy untuk segera ke lokasi RSUD Haulussy Ambon untuk mengetahui apa masalahnya, dokter kan sudah disumpah melaksanakan tugas tanpa pamrih sehingga jangan cuman hal-hal materi kemudian para dokter yang ada di RSUD Haulussy melakukan tindakan bodoh yang imbasnya menyengsarakan masyarakat yang sedang dirawat diRSUD Haulussy,sehingga Wakil Gubernur Maluku harus mengambil sikap tegas, kalaupun hal itu terkait dengan masalah obat-obat ya tidak mengapa nantinya akan jadi urusan saya dengan Dinkes Provinsi Maluku,” Tandas Assgaff.
Gubernur juga memberikan peringatan keras kepada Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Mukti Keliobas terhadap penandatanganan MOU Jamkesda oleh Pemda Kabupaten SBT dengan BPJS Kesehatan Provinsi Maluku yang mana hanya melibatkan sebagian masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memiliki Jamkesda oleh BPJS Kesehatan Provinsi Maluku.
“ Penandatangan MOU Jamkesda antara Pemda Kabupatenn SBT dengan BPJS Kesehatan Provinsi Maluku untuk 3,919 jiwa, sehingga menjadi pertanyaan saya kepada Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur kenapa tidak melibatkan 20 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timu untuk semuanya memiliki Jamkesda dari BPJS Kesehatan Maluku, Pemda Kabupaten Seram Bagian Timur jangan hanya bersandar pada keungan tetapi harus lebih mengutamakan kemanusiaan,” tegas Assagaff.
Selain itu untuk menanggapi permasalah aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para dokter di RSUD Haulussy pada peringatan HUT Kesehatan Nasional Ke-53 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Kepala BJPS Kantor Wilayah Maluku Rahmat Akhri Riritonga kepada wartawan menjelaskan, BPJS kesehatan tidak hanya bekerja sama dengan satu rumah sakit melainkan keseluruhan rumah sakit yang ada di Kota Ambon dan Provinsi Maluku secara menyeluruh. Sehingga kalaupun ada kendala yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan Maluku, sepenuhnya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyelesaikan permasalahnya.
“ BPJS Kesehatan Maluku untuk sementara sedang melakukan program pelayanan kepada beberapa rumah sakit di Kota Ambon seperti Rumah Sakit TNI Latumeten dan RUMKITAL Halong, RS Bhayangkara POLRI Tantui, sehingga BPJS Maluku lebih mengarahkan pelayanan kesehatan kepada Rumah sakit yang sekarang tidak memiliki masalah, sehingga untuk permasalahan Dokter yang ada di RSUD Haulussy sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku,” Ucapnya. (Cr-01)
