Guna mengkonfirmasikan kondisi jalan trans Nusalaut yang makin parah serta skala prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, Latupati Nusalaut melakukan pertemuan dengan Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Maluku.
Ambon,moluccastimes.id-Guna mengkonfirmasikan kondisi jalan trans Nusalaut yang makin parah serta skala prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, Latupati Nusalaut melakukan pertemuan dengan Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Maluku.
“Pertemuan kami dengan BPJN Maluku adalah untuk mengkonfirmasi kondisi jalan trans Nusalaut serta progres yang akan dilakukan oleh pemerintah, mengingat jalan trans telah melumpuhkan semua sendi kehidupan masyarakat yang ada di Nusalaut. Kemudian syarat skala prioritas yang ditentukan oleh pemerintah sehingga jalan trans Nusalaut berada pada posisi nomor tujuh,” ungkap Ketua Majelis Latupati Nusalaut, Drs. F.J.R Leiwakabessy, M.Si disela pertemuan dengan BPJN Maluku, Senin 29 Juli 2024.
Sebelum melakukan pertemuan dengan BPJN Maluku, Latupati Nusalaut telah hearing bersama Bina Marga Provinsi Maluku.
“Kami diarahkan ke BPJN Maluku, karena dari penjelasan Bina Marga, jalan trans Nusalaut masuk skala prioritas namun pada urutan ketujuh dan diusulkan masuk dana Inpres. Kami juga ingin mengetahui persyaratan atau kriteria apa untuk mendapatkan dana Inpres tersebut,” ulas mantan pegawai fungsional Dinas PUPR Provinsi Maluku itu.
Sementara itu, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Decky Tanasale menyoroti sisi kemasyarakatn di Nusalaut.
“Kami sangat rugi dari berbagai sektor. Pendidikan, anak sekolah sangat kesulitan untuk mencapai sekolah, ditambah biaya transportasi menggunakan jasa ojek, sementara mata pencaharian masyarakat hanya petani dan nelayan. Kemudian sektor pariwisata yang membawa dampak ekonomi juga tinggal kenangan. Sektor ekonomi juga ikutan mandeg. Karena itu, kedatangan kami bertujuh ini semoga menjadi perhatian dari pemerintah,” ulas pria yang pernah jatuh saat mengendarai motor melintasi jalan berbatu yang rusak di Nusalaut.
Ditambahkan, Upu Latu Samasuru Amalatu Ameth, selama ini masyarakat Nusalaut menganggap para Upu Latu tidak melakukan sesuatu untuk Nusalaut.
“Jadi kehadiran kami sejak pagi di Bina Marga dan saat ini di BPJN dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kami tidak tinggal diam, tetapi juga melakukan tugas kami dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kami,” ungkap Raja Ameth, W.D Parinussa itu.
Ditempat yang sama, Kepala BPJN Maluku, Ir. S. Bambang Widyarta, MT, menanggapi apa yang disampaikan para Upu Latu Nusalaut iitu.
“Terkait anggaran Inpres yang diusulkan untuk jalan trans Nusalaut hingga kini kami masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat, padahal ini kan sudah memasuki awal Agustus,” tandasnya.
Diakuinya program BPJN dilakukan secara bertahap dan berjenjang
“Program yang kami lakukan merupakan skala prioritas yang diusulkan mulai dari pemerintah kabupaten kota diteruskan ke pemerintah provinsi hingga ke pemerintah pusat kemudian disaring sebagai skala prioritas umum. Jalan trans Nusalaut pun demikian, namun berada pada urutan ketujuh,” ulas pria rendah hati itu.
Masuk pada urutan ketujuh, lanjutnya, melewati sejumlah persyaratan dari pemerintah pusat.
“Kriteria yang dilihat mulai dari administrasi, pengecekan data dari pengusul, data kemudian diinput. Selanjutnya dilihat juga dari sisi teknis termasuk desain jalan, kesesuaianya serta anggaran. Pentapisan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Memang tidak gampang perlu proses pentahapan,” timpalnya.
Jadi, jika jalan lingkar Nusalaut masuk skala proritas ketujuh, lanjutnya, kemungkinan masalah anggaran.
“Anggaran untuk jalan trans Nusalaut sangat besar, karena itu teman-teman dari Provinsi mengusulkan sharing dana Inpres maupun DAK, tapi hingga kini belum ada tanda-tandanya,” timpa pria asal Jawa Tengah itu.
Pria smart itu juga mengiyakan bahwa Nusalaut merupakan daerah potensi luar biasa
“Nusalaut tempat lahir pahlawan Nasional Christina Martha Tiahahu dengan tugunya, kemudian ada juga lokasi wisata religi Gereja tertua di Negeri Sila, ada juga Benteng, kemudian di Ameth ada spot Diving, di Nalahia ada kolam Air Panas belum lagi hasil laut yang melimpah di Nusalaut seperti yang disebut pak Decky Tanasale. Semua hal ini harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah juga,” beber Bambang.
Walaupun demikian, dirinya berjanji untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Mengingat banyak potensi wisata dan perekonomian yang harus bergeliat, kami akan upayakan koordinasi dengan pusat. Semoga secepatnya dapat terealisasi, tahun ini atau tahun depan, tetap harus menjadi perhatian pemerintah,” lugasnya.
Majelis Latupati Nusalaut terdiri dari Ketua sekaligus Upu Latu Risapori Henalatu, Drs. F.J.R Leiwakabessy, M.Si; Penjabat KPN Leinitu, Decky Tanasale, Upu Latu Samasuru Amalatu Ameth, W.D Parinussa; Upu Latu Tounusa Hatalepu Akoon, Datje Tahapary, Upu Latu Kakerissa Amapatti, Arthur Manusama; Upu Latu Hatalepu Pewae, F. Soselissa, Penjabat KPN Titawai, Samuel Nahuway. (MT-01)
