Masohi,MollucasTimes.Com-Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus menjadi tolak ukur kegiatan pengawasan serta menjadi wadah konsultasi, koordinasi bagi aparat penyelenggara Pemerintah dan aparat pengawasan guna merumuskan langkah antisipatif terhadap keberadaan data antar objek pemeriksa dan unit pemeriksa.
Demikian diungkapkan Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, SH dalam rapat pemutakhiran data tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP tingkat Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017, Kamis 23/11/17.
Menurut Tuasikal amanat UUD 1945 maupun UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
“Karena itu setiap proses penyelenggaraan pemerintahan baik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dapat diselenggarakan melalui sistem pengendalian intern secara memadai,” akunya.
Ditegaskan fungsi pengawasan yang dilakukan APIP wajib dilaksanakan agar visi dan misi, tujuan maupun sasaran pemerintah melalui program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan tingkat keamanan aset negara bahkan peningkatan kepatuhan atas berbagai peraturan perundangan yang berlaku.
“Paradigma pengawasan saat ini sudah berubah dimana fungsi pengawsan tidak lagi terkesan reaktif dan konservatif melainkan sangat berperan sebagai pemberi peringatan dini dengan jaminan kualitas serta wadah konsultasi,” paparnya.
Dirinya mengharapkan APIP harus tetap meningkatkan kapasitasnya sesuai tuntutan regulasi di bidang pengawasan dan selalu berkembang dengan dinamis guna peningkatan kinerja yang objektif terhadap pembangunan daerah dan masyarakat di Malteng.
“Karena itu semua pimpinan perangkat daerah memiliki komitmen untuk menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan yang dipaparkan dalam kegiatan rapat pemutahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP tahun 2017 oleh jajaran Inspektorat ini,” harapnya. (MT-MSH)
