“Menyikapi situasi tersebut, Majelis Latupati Maluku mengeluarkan lima poin seruan tegas kepada seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan harapan seluruhnya dapat menahan diri dan belajar memahami istilah potong di kuku rasa di daging,” ungkap Ketua Latupati.
Ambon,moluccastimes.id-Majelis Latupati Maluku menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku, menyusul terjadinya bentrokan antar kelompok pemuda Un SKB dan Wearhir di Kota Tual pada Minggu dini hari 15/11/2026.
Demikian keprihatinan yang disampaikan Ketua Latupati Maluku, Reza Valdo Maspaitella di hari yang sama.
Kejadian tersebut mengakibatkan korban luka, serta sengketa kepemimpinan Raja Definitif di Negeri Porto, Kabupaten Maluku Tengah, yang tengah berproses secara hukum.
Selain dua peristiwa tersebut, lembaga yang menaungi para Raja di Maluku ini juga menyoroti sejumlah pemicu ketegangan sosial lainnya.
Persoalan itu meliputi sengketa tanah adat dan tanah dati, hak ulayat, batas wilayah antar-negeri, konsumsi minuman keras, hingga penyebaran provokasi melalui media sosial.
“Menyikapi situasi tersebut, Majelis Latupati Maluku mengeluarkan lima poin seruan tegas kepada seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan harapan seluruhnya dapat menahan diri dan belajar memahami istilah potong di kuku rasa di daging,” ungkap Ketua Latupati.
Berikut seruan yang disampaikan Majelis Latupati Provinsi Maluku :
• Seluruh Masyarakat: Diminta menahan diri serta menghentikan aksi kekerasan, intimidasi, dan balas dendam. Segala perselisihan harus diselesaikan lewat dialog, musyawarah adat, maupun jalur hukum.
• Para Raja dan Tokoh Adat: Diminta menjadi pemimpin yang mengayomi tanpa membedakan kelompok, serta membangun penyelesaian dini terhadap sengketa tanah dan kepemimpinan adat.
• Generasi Muda: Diingatkan agar tidak terpengaruh emosi sesaat, minuman keras, maupun provokasi yang dapat merusak masa depan. Keberanian sejati dinilai terletak pada upaya menjaga perdamaian.
• Pemerintah Daerah dan TNI-Polri: Diajak memperkuat sinergi bersama lembaga adat dalam pencegahan konflik dan penegakan hukum yang adil serta profesional. Majelis Latupati menyatakan siap menjadi mitra fasilitasi dialog perdamaian.
• Pengguna Media Sosial: Diminta berhenti menyebarkan berita bohong (hoaks), fitnah, dan ujaran kebencian, serta beralih menggunakan ruang digital untuk menyebarkan pesan persaudaraan.
Majelis Latupati Maluku menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial dan adat yang ada tidak boleh dibiarkan meluas menjadi konflik berkepanjangan yang merugikan masa depan generasi Maluku.
“Berbagai persoalan sosial dan adat ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi kekerasan, perpecahan, apalagi konflik berkepanjangan. Jika terus terjadi, masyarakat sendiri yang dirugikan dan masa depan generasi Maluku menjadi taruhannya. Mari kita selesaikan semuanya dengan kepala dingin melalui musyawarah adat dan jalur hukum,” tegas Ketua Majelis Latupati.(MT-01)
