Ambon,Mollucastimes.Com- Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama Provinsi Maluku
dipastikan akan berlangsung pada Kamis, (19/01/ 2017) di Baileo Siwalima pukul 16.00 WIT, akan dilantik dan dikukuhkan pejabat eselon I, II dan III lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sesuai perubahan nomenklatur yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan susunan dan perangkat daerah.
“Sesuai peraturan tersebut akan dilakukan pengukuhan dan pelantikan untuk eselon I, II dan III,”ujar Seketaris Daerah Maluku, Hamin Bin Tahir kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Rabu (18/1/2017).
Tahir mengungkapkan, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Maluku yang dilantik nantinnya adalah Pejabat Tinggi Pratama yang telah mengikuti lelang jabatan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur akan melakukan pengukuhan sekaligus pelantikan pejabat eselon I, II, III dan IV. Pelantikan ini akan berlangsung selama dua hari, yakni Kamis (19/01/2017) untuk pejabat eselon II dan III sedangkan eselon IV dilakukan pada Jumat (20/01/2017).
“Insya Allah, Kamis dan Jumat minggu akan kita selesaikan itu, sekitar 1000 orang itu, tidak gampang,”ujar Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff.
Sementara itu, berdasarkan informaai yang di terima Mollucastimes.Com melalui Sekertaris Daerah Provinsi Maluku, Hamin Bin Tahir mengatakan pelantikan ini akan berlangsung dua kali, dimana untuk tahap pertama, Gubernur akan melantik pejabat Esellon II dan Esellon III, dan untuk tahap kedua, Gubernur akan melantik pejabat Esellon IV.
“Pelantikannya dua kali karena banyak, tetapi yang pastinya dalam pekan depan. Dan di sesuaikan dengan agendanya pak Gubernur,” ungkap sumber.
Sumber juga mengungkapkan beberapa nama yang akan mengisi jabatan sebagai Kepala Dinas, maupun Kepala Badan dan Kepala Biro. Seperti, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan di duduki oleh Kasrul Selang. Kepala Biro Humas dan Protokol Jasmono, Kepala Biro Umum Hadi Sulaiman, Kepala Biro Organisasi Titus Renwarin, Kepala Biro Pengelola Perbatasan Negara A.A. Kotahatuhaha. Sementara Anthon Lailosa kepala Biro Ekonomi dan Investasi berpeluang untuk menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah, sementara Djalaludin Salampessy dari Bappeda berpeluang menjadi Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Ada juga beberapa jabatan yang hanya dilelang, tetapi belum mengalami pergantian seperti Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Komunikasi Informasi. Itu karena, pimpinan mereka akan memasuki masa pensiun dalam tahun ini,” ungkapnya.
Bukan hanya Kepala Satpol PP Jusuf Puttirulan dan Kepala Dinas Komunikasi Informasi yang akan pensiun, Kepala Dinas Kehutanan Adzam Bandjar juga akan pensiun pada Bulan Maret, dan posisinya akan diganti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sadli Iie.
Di sisi lain, perangkat daerah sesuai dengan Perda 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (SKPD Baru) yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi ialah, pada tubuh Sekretariat Daerah ada Asisten Tata Pemerintahan yang membawahi 3 Biro yakni Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan HAM, dan Biro Organisasi.
Asisten Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Umum membawahi Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, dan Biro Humas dan Protokol. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Biro Perekonomian Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Biro Pengelola Perbatasan Negara.
Untuk Staf Ahli Gubernur dari 5 hanya tersisa 3 yakni Staf Ahli Hukum, Politik dan Pemerintahan, Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM. Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Keluatan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Perindag, Dinas Nakertrans, dan BPBD tidak mengalami perubahan nomenklatur, sehingga ada yang tetap, namun ada juga mutasi jabatan pimpinan saja.
Sementara itu, untuk SKDP yang lainnya mengalami perubahan nomenklatur. Sesuai dengan perubahan nomenklatur itu pula, pada akhir Desember 2016 hingga 9 Januari 2017 lalu, Pemerintah Provinsi, melalui Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) mengadakan seleksi terbuka yang diikuti oleh 45 orang. Untuk 13 jabatan esellon II yang dilelang terdapat 4 orang pejabat yang gugur dalam seleksi tersebut.(MT-10)
