“Semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, maka gerakan pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat. Melalui GPIPS, program pengendalian inflasi pangan dirumuskan selaras dengan program prioritas untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan finansial, demikian Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman.
Sidoarjo,moluccastimes.id-Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 13/05/2026.
“Semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, maka gerakan pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat. Melalui GPIPS, program pengendalian inflasi pangan dirumuskan selaras dengan program prioritas untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan finansial, demikian Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman.
Aida menyoroti 5 hal penting terkait implementasi GPIPS 2026 yaitu penguatan implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS Wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program unggulan untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan, memastikan kelancaran distribusi, mengintegrasikan ketahanan pangan untuk mendukung program Pemerintah, memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) intrapulau maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua, serta memperkuat dukungan pembiayaan sektor pertanian khususnya pascapanen,” papar Aida.
Sementara itu, GPIPS juga akan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) untuk menjawab berbagai tantangan strategis (debottlenecking) terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.
“Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan memerlukan komitmen dan kerjasama lintas lembaga yang perlu semakin diperkuat ke depan, untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko baik global maupun domestik,” lugasnya.
Berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten melalui sinergi TPIP dan TPID selama ini terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi nasional. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy).
Sementara itu, inflasi kelompok volatile food juga tetap terkendali sebesar 3,37% (yoy), berada dalam kisaran sasaran 3,0%-5,0% sebagaimana kesepakatan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat yang digelar pada 29 Januari 2026 lalu.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui penguatan produksi pangan untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan GPIPS 2026 telah diawali di wilayah Sumatra (11/2), kemudian di wilayah Jawa yang sekaligus sebagai peluncuran GPIPS Nasional (13/5), dan selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulampua, dengan memperhatikan karakteristik inflasi wilayah. Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto; DeputiKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Pos Indonesia, dan perbankan.(MT-01)
