Buru,mollucastimes.com-Dalam upaya me-nasionalisasi-kan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan melakukan sinergitas bersama Pemerintah Kabupaten Kota di Maluku, diantaranya dengan Kabupaten Buru.
Demikian dikatakan Kepala BPJS-K Cabang Ambon, Afliana Latumakulita lewat rilis Senin, 29/04/19.
“Kami memberikan apresiasi positif terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Buru untuk membantu terselenggaranya program JKN-KIS sebagai tanggung jawab bersama memberikan kesejahteraan sosial kesehatan kepada masyarakat,” akunya.
Menurutnya, sinergitas tersebut dibuktikan dengan adanya Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Buru yang dilaksanakan pada hari Kamis lalu.
“Forum ini ada di setiap Kabupaten Kota dengan satu tujuan mengimplementasi kesejahteraan masyarakat khususnya soal jaminan sosial kesehatan,” ucapnya.
Sementara itu, agenda yang dibahas dalam forum menurut Asisten I Setda Kabupaten Buru, Masri, mencakup kepesertaan JKN-KIS, kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS, distribusi KIS, sosialisasi kepesertaan bayi baru lahir, kolektibililtas iuran serta updating Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru telah berkomitmen mendaftarkan seluruh aparat desa menjadi peserta JKN-KIS. Bahkan tidak terkecuali tenaga honorer, namun kita harus mengacu pada ketersediaan anggaran daerah yang ada. Harapan kita, sebelum semester I ini seluruh aparat desa sudah memiliki JKN-KIS, ” harap Masri.
Lebih lanjut, dikatakan, pihaknya akan membantu melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat khususnya terkait bayi baru lahir yang wajib didaftarkan JKN-KIS sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018.
“Selain itu, sosialisasi juga terkait distribusi KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), pembaharuan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sementara dari segi kepatuhan terhadap badan usaha sendiri, jika masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS, maka hal ini akan dikawal oleh Kejaksaan Negeri Buru. Itu pasti, ” tegasnya.
Forum tersebut dipimpin Asisten I Setda Kabupaten Buru, Masri, dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Afliana Latumakulita ; Kepala Dinas Kesehatan Kab Buru, Anwar Prawira ; Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru, Zubair Surniah ; Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru, Najib Hentihu ; Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru, Fahmy Uluputty ; Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru, Masna ; Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Buru, Achmad Hasanuddin ; Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Buru, Asti Sanduan ; Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Zainah Astuti ; serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru. (MT-01)
