 |
| Rakor Bersama Gubernur Maluku dan Para Bupati, Wali Kota se-Maluku tahun 2019 |
Ambon,mollucastimes.com-BPJS Kesehatan Cabang Ambon memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku atas dukungan terhadap program JKN-KIS khususnya pada 4 Kabupaten Kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) yaitu Kab Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab Kepulauan Tanimbar dan Kab Kepulauan Aru.
Demikian Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita di sela Rapat Koordinasi Bersama Gubernur Maluku dan Para Bupati, Wali Kota se-Maluku tahun 2019 di Kantor Gubernur, Selasa 10/09/19.
“Dengan rapat koordinasi ini, dapat meningkatkan koordinasi antar stakeholder khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan penguatan SDM, infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta perluasan kepesertaan JKN-KIS,” ucapnya.
Menurutnya, Pemerintah Daerah memiliki peran penting mendukung program JKN-KIS serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Maluku. “Semoga sinergitas antara pemda dengan stakeholder semakin optimal dalam mengimplementasikan RPJMD Maluku,” imbuh Latumakulita.
Meski per 1 September 2019 jumlah Kabupaten Kota yang UHC berkurang menjadi 2 yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar pasca adanya penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) non BDT oleh Kemensos. Hal ini mengemuka pasca terbitnya SK Mensos tentang PBI non Basis Data Terpadu (BDT) sebanyak 140.884 jiwa dan penambahan sebanyak 47.972 jiwa.
 |
| Gubernur Maluku, Murad Ismail Dalam Rakor Bersama Bupati Wali Kota se-Maluku Tahun 2019 |
Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail menyampaikan bahwa permasalahan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota.
“Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dituntut untuk mampu menjawab permasalahan ini dan dapat menyiapkan alternatif kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk menjamin pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Murad meminta kepada bupati dan walikota untuk terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski ada sejumlah peserta PBI yang nonaktif.
“Tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan kesehatan. Masyarakat harus terlayani. Apapun alasannya masyarakat kita tidak boleh berhenti mendapatkan layanan kesehatan secara layak dan manusiawi. Saya memberikan perhatian lebih, khususnya apabila ada dokter atau rumah sakit umum yang menolak masyarakat yang berobat,” tandas Murad. (MT-01)
