Menurutnya, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga pengembangan masyarakat

“Tujuannya, agar supaya pencipta atau pemilik karya intelektual mendapat perlindungan hukum,” ungkap Plt Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kota

“Menjelang hari besar keagamaan, Pemerintah Kota Ambon selalu menggelar rapat bersama TPID dengan tujuan menjaga stabilitas baik terkait pasokan bahan pokok maupun

“Dalam hal ini, masyarakat perlu tahu bahwa LP merupakan proses normatif dalam sistem demokrasi yang sehat. Proses hukum yang ditempuh perlu dilihat

“Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lagi menjadi kewenangan Pemkot Ambon. Sebaliknya IUP saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan sebagian dilimpahkan kepada

“Tudingan yang disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) Mujahidin Buano dan Osama Rumbouw dalam isi tuntutan Seruan Aksi yang rencananya berlangsung besok, Kamis 29

“Proses hukum tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tandas Solissa yang turut didampingi oleh

“Hal tersebut mengandung konsekuensi hukum, apalagi dengan menyertakan frasa TANGKAP Dan PENJARAKAN Wali Kota Ambon, maka hari ini juga LP segera dilayangkan

“Narasi yang dipakai dengan frasa TANGKAP Dan PENJARAKAN Wali Kota Ambon, sangat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti karena hanya opini yang

“Artinya Diseperindag sementara mengurus administrasinya, dan PRKP yang akan memfasilitasi. Dalam beberapa waktu kedepan, kita akan lakukan serah terima kepada warga yang