“Melalui Sosialisasi ini kita dapat mendalami pemahaman terkait regulasi kebijakan umum anggaran serta prioritas pembangunan Kota Ambon. Karena itu diharapkan sosialisasi ini

“Sehingga kedepan para legislator memahami mekanisme serta pedoman bagaimana menyusun APBD Kota Ambon tahun 2026. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi

“Langkah ini merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi komplain di kemudian hari. Selanjutnya pihak Pemerintah Negeri Hative Kecil juga harus menerbitkan SKT bagi

“Saat masyarakat mengalami bencana atau konflik, penting bagi Kepala Daerah mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat,” tandasnya. Ambon,moluccastimes.id-Dalam

“Nominalnya bervariasi disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Kepada para orangtua juga dihimbau agar menggunakan dana dimaksud dengan baik untuk memenuhi kebutuhan siswa. Sehingga

“Peran legislasi dalam tiga fungsi sangat mendukung, diantaranya fungsi regulasi, anggaran serta pengawasan yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 dan

“Yang utama adalah klaim Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Bliss Properti Indonesia Tbk (Bliss). Dilain pihak, BPN menolak upaya perpanjangan HGB

“Kita harus memastikan status 27 rumah disana yang belum jelas. Diharapkan langkah ini merupakan legislasi yang baik untuk kepentingan rakyat Kota Ambon,”

“Dalam Perda Nomor 3 tahun 2027 belum memuat secara menyeluruh tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi

“Sudah waktunya Ambon Smart City memiliki acuan lewat Peraturan Daerah, guna mendukung program seluruh OPD yang mengarah pada Kota Cerdas,” aku Kepala