Ambon,mollucastimes.com-Dalam upaya mewujudkan Kota Ambon yang tangguh terhadap bencana, perlu adanya komitmen bersama baik dari Pemerintah maupun dari stakeholder lainnya dalam menyiapkan strategi serta prioritas yang harus dilakukan setelah mengetahui resiko serta ancaman bencana.
Demikian Direktur Pengurangan Resiko Bencana BNPB RI, Raditya Djati, di sela Sosialisasi Penilaian Ketangguhan Kabupaten Kota Dalam Menghadapi Bencana yang digelar BNPB RI di Balai Kota Ambon, Kamis 22/08/19.
“Atas dasar itulah, BNPB RI memberikan edukasi serta pemahaman kepada pemangku kepentingan di Kota Ambon untuk memiliki komitmen siap menghadapi bencana dimana saat ini frekuensi bencana makin meningkat yang berdampak tidak saja pada korban jiwa dan sosial ekonomi tetapi juga pada insfrastruktur kritis seperti Rumah Sakit, Sekolah, pemukiman, kantor dan sebagainya. Karena bencana bersifat multidimensi sehingga mengharuskan semua sektor terlibat,” paparnya.
Diakui Ambon merupakan salah satu kota yang memiliki potensi resiko tinggi terhadap bencana sehingga perlu dilakukan edukasi dan pemahaman lewat sosialisasi.
“Kita memilih Ambon untuk dilakukan sosialisasi karena memiliki resiko tinggi terhadap bencana yang ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, kemudian komitmen kepada daerah yang kuat sehingga upaya yang dilakukan harus berkesinambungan dan ditingkatkan,” jelasnya.
Diakuinya, penilaian kabupaten kota tanggap bencana salah satunya adalah menyiapkan strategi dan prioritas yang terintegrasi dalam program atau pengarusutamaan dengan sektor lain.
“Selain instansi teknis terkait yang memiliki strategi dan prioritas, media juga penting sebagai satu sarana untuk menyuarakan informasi kepada masyarakat maupun sebaliknya informasi yang dapat diterima dari masyarakat terhadap bencana yang terjadi. Kita berharap media di Kota Ambon juga memiliki peran penting memberikan informasi yang akurat guna tindakan lanjut yang akan dilakukan setelah megethaui resiko bencana dikamsud,” terang Djati.
Lanjutnya, penilaian yang dilakukan diharapkan dapat dibahas untuk mengetahui kebutuhan kabupaten kota siap menghadapi bencana.
“Hal ini harus terukur secara jelas sebagai laporan dalam RPJMN lima tahunan. Sebab itu, harus dilihat bagaimana kesiapan masyarakat, bagaimana tata kelola organisasi, apa saja program kegiatan yang dilakukan setelah mengetahui resiko bencana hingga bagaimana pengganggarannya. Semua ini harus tertuang lewat komitmen bersama dalam RPJMD yang tentunya telah dibahas sebelumnya dalam Musrenbang Kota Kabupaten,” jelas lelaki berkacamata ini.
Sementara itu, Sekertaris BPBD Kota Ambon Eva Tuhumury mengatakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan BNPB RI merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya mengukur ketangguhan di Kota Ambon.
“Sosialisasi ini telah dilakukan dua kali yang dibantu oleh teman-teman dari USAID-APIK tahun 2018 lalu dan tahun ini dipromotori oleh BNPB RI. Tujuan kegiatan adalah untuk mengukur sejauhmana kesiapan Kota Ambon hadapi bencana setelah mengetahui resiko bencana. Mekanisme yang dilakukan setelah sosialisasi adalah menggelar Focus Disccusion Group (FGD) serta penilaian dalam bentuk kelompok. Sehingga dengan demikian diharapkan lewat edukasi, indeks bencana menurun dengan indikator Kota Ambon siap menghadapi bencana,” terang Tuhumury.
Peserta sosialisasi adalah instansi terkait lingkup Pemerintah Kota Ambon, unsur TNI, BMKG, Tim SAR, PMI, Akademisi dari Unpatti serta perwakilan dari Rumah Sakit di Kota Ambon.(MT-01)
