Ambon,mollucastimes.com-Guna mendapatkan informasi dan masukan khususnya hal-hal yang menyangkut tantangan dan hambatan dalam implementasi jaminan sosial di lapangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Jaminan Sosial di Kota Ambon.
Hal ni diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita di sela kegiatan dimaksud, Jumat 16/08/19.
“Kepesertaan JKN-KIS di Maluku per Juli 2019 sebanyak 1.524.325 jiwa atau 82.53% dari total jumlah penduduk Maluku 1.847.083 jiwa. Meski belum Universal Health Coverage (UHC), kami terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan dan kualitas pelayanan dengan saling bersinergi dengan stakeholder karena Program JKN ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pesertanya,” terang Latumakulita.
Menurutnya, kegiatan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
“Terdapat 5 jenis Program Jaminan Sosial yang dimaksud, diantaranya adalah Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sedangkan JKK, JHT, JP dan JK diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” sebut Latumakulita.
Sementara itu Anggota DJSN, Ahmad Ansyori memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan Cabang Ambon sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
“Kita memberikan apresiasi dan dukungan kepada BPJS Kesehatan Cabang Ambon yang telah menyelenggarakan program JKN di Maluku dengan wilayah kepulauan. Walaupun seluruh kabupaten kota belum UHC,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, diharapkan dengan rangkaian kunjungan ini DJSN dapat membantu perumusan kebijakan di tingkat pusat agar selaras dengan pelaksanaan di daerah.
“Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan BPJS Kesehatan, sebagai dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, kami akan kawal. Dari hasil Monev ini akan kami jadikan dasar dalam penyusunan kebijakan ditingkat pusat sehingga program JKN ini dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi dilapangan, karena wilayah kepulauan seperti Maluku ini merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya dan tidak bisa disamakan dengan di Jawa,” jelas Anshory.
Monev dilakukan selama tiga hari yang dimulai dari kunjungan ke BPJS Kesehatan Cabang Ambon sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional. Hari kedua kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polkes Denkav 5, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) RS Tk.II Prof.dr.J.A Latumeten, PT. Perikaan Nusantara dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku. Hari ketiga diskusi bersama dengan Agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial) BPJS Ketenagakerjaan dan Kader JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan, PT Taspen, dah diakhiri pertemuan dengan Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler.
Anggota DJSN yang hadir yaitu Zaenal Abidin, Ahmad Ansyori, Taufik Hidayat, Soeprayitno, Subiyanto dan Rudy Prayitno. (MT-01)
