Ambon,MollucasTimes.com-Guna mendukung tata kelola pemerintahan berbasis eletronik, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang harus diimpelentasikan di semua daerah.
Hal ini diungkapkan Direktur Kearsipan Daerah 1 ANRI, Sumitro, disela Monitoring Evaluasi E-Arsip Terintegrasi Kota Ambon, Senin 15/11/2021 di Balai Kota Ambon.
“Implementasi SRIKANDI, sebagai aplikasi dalam pengelolaan kearsipan dinamis terintegrasi, akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014. Juga merupakan bagian dari rangkaian implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana amanat Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2018 tentang SPBE, dimana ditegaskan SPBE bidang kearsipan akan memberikan dukungan untuk efesiensi dan efektifitas terhdap adminitsrasi pemerintahan,” ungkap Sumitro.
Dijelaskan, aplikasi SRIKANDI yang dibangun bersama Kementerian Pan-RB, BSSN dan Kementerian Kominfo, adalah aplikasi wajib dalam pengelolaan arsip yang menjadi tulang punggung serta penentu tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
“Sesuai arahan Presiden, aplikasi ini harus diimplementasikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Arsip merupakan bukti otentik dalam konteks penyelengaraan negara. Bukan hanya dukungan terhadap kinerja organisasi, tetapi sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum, dan tulang punggung tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Sementara disisi lain, arsip sebagai upaya menjaga identitas, memori, jati diri suatu daerah dengan nilai kekinian dan kenantian. Nilai kekinian yakni mendukung akuntabilitas kinerja, sedangkan nilai kenantian terkait dengan warisan budaya, sejarah yang harus dirawat dan diwariskan kepada generasi yang akan datang,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy SH memberi apresiasi yang tinggi atas kegiatan monitoring dan evaluasi E-Arsip Terintegrasi yang dilaksanakan ANRI dan diikuti para sekretaris dan KTU.
Menurutnya, pengelolaan arsip secara digital dan terintergasi merupakan kebutuhan bagi masyarakat Ambon ke depan, karena arsip sebagai bukti otentik, dapat mengurangi konflik sosial dan konflik hukum.
“Ini merupakan harapan akan terjadinya perubahan di Kota Ambon, jadi paling tidak ada kemauan untuk berubah seluruh pikiran dan semangat dari arsip yang sifatnya hanya tumpukan kertas yang menjengkelkan menjadi digital. Semoga kegiatan ini diikuti dengan sungguh–sungguh dan segera diimplementasikan di Kota Ambon sebagai bagian dari Gerakan Sadar Arsip Pemkot yang telah dicanangkan pada HUT Ke 446 Kota Ambon,” harapnya.(MT-01)
