“Tanggungjawab besar bagi nakhoda adalah untuk menjalankan kapal dalam kondisi apapun baik ditengah hujan maupun angin badai sekalipun. Hal ini tergambar jelas dalam duo kepemimpinan Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si dan Ely Toisutta, S.Sos,” demikian Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon, DR. Ir. Ronald H. Lekransy, M.Si menampik isu pencitraan dalam kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sementara menggema di jagat maya.
Ambon,moluccastimes.id-Komitmen untuk Biking Bae Ambon bukanlah isapan jempol belaka dua nakhoda “kapal” Ambon Manise
“Tanggungjawab besar bagi nakhoda adalah untuk menjalankan kapal dalam kondisi apapun baik ditengah hujan maupun angin badai sekalipun. Hal ini tergambar jelas dalam duo kepemimpinan Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si dan Ely Toisutta, S.Sos,” demikian Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon, DR. Ir. Ronald H. Lekransy, M.Si menampik isu pencitraan dalam kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sementara menggema di jagat maya.
Kepada media ini, Kamis, 18/09/2025 pria smart itu menjelaskan, isu yang sengaja dilemparkan ke publik tidak berdasar.
“Sebagian boleh berpendapat demikian, tetapi perlu diingat bahwa sejak dilantik sebagai pemimpin Kota Ambon, banyak hal berdampak telah ditorehkan. Mulai dari peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan yang terintegrasi dengan peran serta masyarakat, kemudian peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Hal ini sesuai dengan visi “Bangun Ambon Par Samua”,” ungkap Lekransy.
Ditandaskan, pencitraan cenderung fokus pada membangun persepsi publik dan promosi, sedangkan kerja nyata menitikberatkan pada hasil konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dalam 210 hari masa kerja saja sejumlah program prioritas telah dijalankan sebagai wujud kerja nyata dan komitmen membangun Ambon menjadi Kota Cerdas, yang terimplementasi dalam berbagai bidang diantaranya sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk upaya optimalisasi PAD,” jelas ayah satu putri itu.
Bahkan guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, kedua pimpinan, lanjutnya, selalu membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Oganisasi Kemasyarakatan (OKP) dan kelompok masyarakat lainnya.
“Kemitraan ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran, akuntabilitas, serta efektivitas pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi,” tambahnya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa kemitraan ini tidak serta-merta membatasi fungsi kritis masyarakat.
“Sebaliknya, kami berharap peran kritis masyarakat tetap berjalan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah,” timpalnya.
Pria yang juga Kepala Dinas KominfoSandi Kota Ambon itu menyingggung kritik masyarakat sehubungan pembangunan jalan di Negeri Batu Merah.
“Untuk diketahui, ruas Jalan Sudirman di Batu Merah itu merupakan jalan nasional sehingga secara otomatis pengelolaannya berada dibawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku. Berbeda dengan ruas Jalan Batu Tagepe serta Jalan Amalatu yang merupakan kewenangan Pemkot Ambon, dimana proses administrasi untuk kontrak kerja sudah berjalan, sehingga dalam waktu dekat ini akan dilakukan pengerjaannya,” beber Lekransy.
Dirinya mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pembangunan Kota Ambon, Par Samua Pung Bae. (MT-01)
