“Program yang diidentifikasi dan ditentukan sebagai tahapan mekanisme penggunaan DD tahun 2025 dengan berpatokan pada anggaran 20% berbasis ketahanan pangan, salah satunya adalah mendukung program makan bergizi gratis (MBG) sesuai arahan Pemerintah Pusat,” demikian Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mahu, Christina M. Lawalatta, SE.
Mahu,moluccastimes.id-Dalam rangka mengidentifikasi dan menentukan berbagai program pentahapan mekanisme penggunaan Dana Desa tahun 2025, Pemerintah Negeri Administratif Mahu, Kecamatan Saparua Timur menggelar musyawarah Negeri Khusus, Kamis 13/02/2025.
“Program yang diidentifikasi dan ditentukan sebagai tahapan mekanisme penggunaan DD tahun 2025 dengan berpatokan pada anggaran 20% berbasis ketahanan pangan, salah satunya adalah mendukung program makan bergizi gratis (MBG) sesuai arahan Pemerintah Pusat,” demikian Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mahu, Christina M. Lawalatta, SE.
Kemudian lanjutnya, dalam musyawarah Negeri Khusus itu ditentukan desa tematik untuk program ketahanan pangan.
“Dalam diskusi masyarakat memuruskan serta menyetujui desa tematik Negeri Admnistratif Mahu adalah desa dengan usaha Peternak Ayam Petelur,” jelas wanita berkacamata itu.
Disamping itu, musyawarah Negeri Khusus ini juga melakukan agenda validasi, verifikasi dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa tahun 2025.
“Untuk validasi serta verifikasi yang dilakukan, ditetapkan 12 keluarga penerima manfaat Bantuan Tunai Langsung (BLT) DD tahun 2025. Program BLT ini disisihkan dari pagu DD sebesar 15%. Sehingga program BLT tahun 2025 ini sebesar Rp 43.200.000,- atau 6,55%,” rinci wanita smart itu.
Menurutnya, jumlah KPM mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024.
“Tahun 2025 KPM hanya berjumlah 12 sedangkan tahun 2024 berjumlah 31 KPM dengan anggaran sebesar Rp 111.600.0000,-.Pengurangan jumlah KPM ini melalui verifikasi serta validasi sesuai dengan anggaran dan juga kondisi yang ada saat ini,” timpalnya.
Lawalatta berharap, seluruh hasil musyawarah Negeri Khusus ini dapat direalisasikan dengan baik.
“Khusunya pada program ketahanan pangan ini dapat disuport serta dikelola dengan baik oleh Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) “Kalapori Jaya”pungkasnya.
Musyawarah ini dihadiri oleh pendamping kecamatan, pemerintah negeri, BPN, staf kewilayahan (pengurus RT/RW), peserta musrenbng penetapan dan pengesahan RKP, tim kerja RKP dan masyarakat lainnya yang diundang. (MT-01)
